"Kami meminta agar provinsi secepatnya mendirikan UPTD di Berau, Insya Allah dalam waktu dekat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI juga akan membentuk pos pengamanan di Tanjung Batu," ucap Tenteram, Minggu (4/10/2020)
Selanjutnya, dalam kedatangannya KKP RI nanti, agar secepatnya direspons. Dalam hal ini, Pemerintah daerah (Pemda) memberikan dukungan penuh terhadap penyediaan lahan. "Dan kemungkinan tahun depan pos pengawasan akan didirikan di Tanjung Batu, itu lengkap dengan armada dan personel," lanjutnya.
Menurut Tenteram, adanya UPTD dari Provinsi, membuat pengawasan melalui patroli bisa rutin dilaksanakan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya destruktif fishing yang berdampak pada kerusakan ekosistem di perairan.
Sebelum UPTD Provinsi didirikan, sementara ini pihak DKP hanya bisa terus melakukan sosialisasi untuk mengedukasi dan membina masyarakat bahwa kegiatan tersebut merusak sumber daya laut.
“Contoh saja, sudah ada nelayan yang mengeluhkan mulai susahnya menangkap ikan, penyebab salah satunya karena kerusakan lingkungan yang berpengaruh pada ketersediaan,” katanya.
Selain itu, DKP kata Tenteram juga melakukan koordinasi dengan camat untuk membuat surat permohonan tertulis, terkait usulan masyarakat khususnya nelayan atas permasalahan pengeboman ikan yang terjadi di wilayahnya.[]
Penulis : Indra
Editor : Rusdi
"Kami meminta agar provinsi secepatnya mendirikan UPTD di Berau, Insya Allah dalam waktu dekat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI juga akan membentuk pos pengamanan di Tanjung Batu," ucap Tenteram, Minggu (4/10/2020)
Selanjutnya, dalam kedatangannya KKP RI nanti, agar secepatnya direspons. Dalam hal ini, Pemerintah daerah (Pemda) memberikan dukungan penuh terhadap penyediaan lahan. "Dan kemungkinan tahun depan pos pengawasan akan didirikan di Tanjung Batu, itu lengkap dengan armada dan personel," lanjutnya.
Menurut Tenteram, adanya UPTD dari Provinsi, membuat pengawasan melalui patroli bisa rutin dilaksanakan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya destruktif fishing yang berdampak pada kerusakan ekosistem di perairan.
Sebelum UPTD Provinsi didirikan, sementara ini pihak DKP hanya bisa terus melakukan sosialisasi untuk mengedukasi dan membina masyarakat bahwa kegiatan tersebut merusak sumber daya laut.
“Contoh saja, sudah ada nelayan yang mengeluhkan mulai susahnya menangkap ikan, penyebab salah satunya karena kerusakan lingkungan yang berpengaruh pada ketersediaan,” katanya.
Selain itu, DKP kata Tenteram juga melakukan koordinasi dengan camat untuk membuat surat permohonan tertulis, terkait usulan masyarakat khususnya nelayan atas permasalahan pengeboman ikan yang terjadi di wilayahnya.[]
Penulis : Indra
Editor : Rusdi