2 menit baca2.526 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjung Redeb, Jufri SH MH menegaskan, penyelenggara kegiatan yang menggunakan APBD wajib mengetahui rambu dan aturan hukum.
Sebab, jika salah pemanfaatannya pasti bakal berhadapan dengan penegak hukum. Berlaku bagi semua kegiatan baik fisik maupun nonfisik.
Penyelewengan atau kesalahan juga bisa terjadi karena ketidaktahuan. Khusus untuk Berau, kata dia, pelaksanaan kegiatan anggaran daerah di masa pandemi saat ini, mendapat pendampingan kejaksaaan dengan Legal Opinion (LO) dan Legal Assistance (LA).
Pendampingan dilaksanakan Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dan Bidang Intelijen sebagai bagian dari program pencegahan.
"Seperti misalnya pemanfaatan anggaran selama Covid-19 saat ini, Kejari melalui Datun dan intelejen mendampingi seperti memberikan LO dan LA, serta mendampingi dan mengawasi mulai syarat penentuan penerima hingga penyaluran," jelasnya.
Bahkan, Kejaksaan Berau saat ini juga melakukan pendampingan terhadap rencana kegiatan fisik besar yaitu pembangunan rumah sakit dan stadion. Untuk kedua kegiatan ini, tahap awal yang didampingi adalah proses pembebasan lahan.
Menurutnya, masalah legalitas lahan menjadi dasar dan kerap menimbulkan masalah dan sengketa. "Alhamdulillah berkat kerjasama yang baik saat ini akhirnya pemilik lahan bersedia melepaskan tanahnya sesuai dengan appraisal sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),"ungkapnya lagi.
"Pemilik tanah bersedia melepaskan tanahnya sesuai harga appraisal baik untuk lahan rumah sakit serta lokasi jalan masuk stadion,sekarang tinggal penyelesaian ganti rugi sehingga peralihan hak antara pemilik dengan pemerintah kabupaten bisa segera tuntas," jelasnya.
Diharapkan, kegiatan dengan anggaran bersumber dari APBD tersebut bisa terlaksana dengan baik, terutama untuk item pembebasan lahan. Sebab, item ini cukup krusial karena di atasnya akan dibangun proyek fisik dengan nilai sangat besar.
"Jangan sampai ada sengketa, jadi selesaikan dulu, boleh saja dilakukan lelang tetapi dengan catatan sudah ada peralihan hak dari pemilik ke pemerintah daerah,"tegasnya.
Pada intinya, tegas dia, dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan negara diperlukan komunikasi yang baik antara pihak yang berwenang termasuk komunikasi dengan Kejari guna antisipasi adanya kesalahan.
"Sebab penyelewengan bisa terjadi juga karena ketidaktahuan, makanya kita dampingi untuk mengantisipasi hal itu terjadi,"pungkasnya.
Penulis : Indra
Editor: M.Huldi
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
