Ini karena ketidakhadiran Ketua Tim Gugus Tugas yang juga Bupati Berau, H Muharram. Dia hanya diwakili oleh Wakil Bupati Berau, H Agus Tantomo.
Anggota DPRD Wendy Lijaya, dari Fraksi Nasdem mempertanyakan hal tersebut.
"Apakah kehadiran Pak Wabup saat ini memiliki SK, mengingat yang masuk dalam SK Tim Gugus Tugas itu hanya Bupati selaku Ketua dan Sekda Berau selaku sekretaris," ujarnya.
Adapun Sekretaris Komisi II, Sujarwo, mempertanyakan terkait SOP dalam pengawasan protokol kesehatan di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.
Sementara, Ratna, anggota Fraksi Golkar meminta insentif petugas kesehatan Covid-19 ditambah serta fasilitas petugas medis.
Bahkan, soal penyaluran BLT akibat dampak pandemi juga disoroti H Saga. Walaupun, sudah masuk tahap kedua, dia melihat masih banyak warga yang benar-benar membutuhkan tapi tidak ter-cover bantuan.
Agus Tantomo menjelaskan, secara administrasi SK gugus tugas, Ketua dijabat Bupati Berau sehingga secara otomatis dirinya selaku Wakil Bupati menjadi Wakil Ketua Gugus Tugas. Itu jelas tertera di struktur gugus tugas.
Terkait SOP menuju New Normal, jelas Agus, saat ini sedang digarap secara seksama. Termasuk insentif tenaga medis yang dianggapnya sesuai dengan standar kesehatan secara nasional. "Kalau kenyamanan tenaga medis, ini persoalan lama dan saat ini APD seluruh tenaga kesehatan sudah tersedia semua," tukasnya.
Untuk warga yang belum mendapat BLT, lanjut Agus, disilahkan melapor ke aparat RT.
Pada akhir RDP, H Madri Pani meminta laporan keuangan dana Covid-19 dilaporkan secara tertulis dan diserahkan ke DPRD. Hal ini disanggupi oleh Wabup.
Penulis : Indra
Editor: M.Huldi