Iuran BPJS Kesehatan Naik, Muharram Sebut Kebijakan Tak Pro Rakyat

Padahal, kenaikan iuran BPJS sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Agung.

"Saya tidak mengerti kenapa ini bisa naik, padahal MA sudah membatalkan rencana kenaikan sebelumnya, tiba-tiba presiden membuat Perpres lagi," tukas Bupati Muharram, Senin (18/5/2020).

Tentu saja, dengan kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi ini ibarat orang jatuh, tertimpa tangga lagi. Kebijakan yang diambil pusat di tengah pandemi ini seakan tidak pro rakyat.

"Kalaupun ada rencana kenaikan, biarlah dulu kondisi ekonomi stabil. Ini saya kira sesuatu yang tidak pas," jelasnya.

"Saya sebagai pemerintah daerah tak bisa berbuat apa-apa. Saya berharap pemerintah pusat, DPR RI dapat mempertimbangkan kondisi saat ini dan pihak terkait mengkritisi kebijakan ini yang menurut saya tidak pro rakyat,"pungkasnya.

Penulis : Indra

Editor: M.Huldi

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Muharram Sebut Kebijakan Tak Pro Rakyat

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini