Padahal, kenaikan iuran BPJS sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Agung.
"Saya tidak mengerti kenapa ini bisa naik, padahal MA sudah membatalkan rencana kenaikan sebelumnya, tiba-tiba presiden membuat Perpres lagi," tukas Bupati Muharram, Senin (18/5/2020).
Tentu saja, dengan kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi ini ibarat orang jatuh, tertimpa tangga lagi. Kebijakan yang diambil pusat di tengah pandemi ini seakan tidak pro rakyat.
"Kalaupun ada rencana kenaikan, biarlah dulu kondisi ekonomi stabil. Ini saya kira sesuatu yang tidak pas," jelasnya.
"Saya sebagai pemerintah daerah tak bisa berbuat apa-apa. Saya berharap pemerintah pusat, DPR RI dapat mempertimbangkan kondisi saat ini dan pihak terkait mengkritisi kebijakan ini yang menurut saya tidak pro rakyat,"pungkasnya.
Penulis : Indra
Editor: M.Huldi
Padahal, kenaikan iuran BPJS sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Agung.
"Saya tidak mengerti kenapa ini bisa naik, padahal MA sudah membatalkan rencana kenaikan sebelumnya, tiba-tiba presiden membuat Perpres lagi," tukas Bupati Muharram, Senin (18/5/2020).
Tentu saja, dengan kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi ini ibarat orang jatuh, tertimpa tangga lagi. Kebijakan yang diambil pusat di tengah pandemi ini seakan tidak pro rakyat.
"Kalaupun ada rencana kenaikan, biarlah dulu kondisi ekonomi stabil. Ini saya kira sesuatu yang tidak pas," jelasnya.
"Saya sebagai pemerintah daerah tak bisa berbuat apa-apa. Saya berharap pemerintah pusat, DPR RI dapat mempertimbangkan kondisi saat ini dan pihak terkait mengkritisi kebijakan ini yang menurut saya tidak pro rakyat,"pungkasnya.
Penulis : Indra
Editor: M.Huldi