Ketua DPD KNPI Kubar FX Sumardi mengatakan, sebaiknya dari pihak berwenang mengusut tuntas apa penyebab PLTGB Royok tidak beroperasi lagi saat ini. Karena masyarakat ingin tahu. “Dulunya memang PLTGB Royok kebanggaan masyarakat, karena merupakan salah satu proyek listrik percontohan di Kalimantan bahkan di Indonesia,” bebernya kepada Koran Kaltim di Sendawar, Kamis (27/7).
Dia menambahkan, jika memang ada masalah dalam pengelolaan PLTGB Royok, sebaiknya pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proyek listrik itu bisa duduk bersama dengan pemerintah, guna mencari solusi agar pembangkit listrik itu bisa kembali dioperasikan. “Kita ingin pembangkit listrik itu beroperasi guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Kubar. Harus diketahui, apakah faktor penyebab terhambatnya operasional PLTGB Royok. Apakah faktor manusia atau faktor lainnya,” tegas Sumardi.
FX Sumardi menyebut, Pemkab Kubar berupaya membangun kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata untuk 16 kecamatan. Mulai dari struktur dan infrastruktur kemasyarakatan. “Pembangunan oleh Pemkab Kubar guna menuju hari esok lebih baik daripada hari ini. Jadi kami berharap pihak-pihak terkait dengan PLTGB Royok segera mengambil inisiatif untuk mengoperasikannya kembali,” pintanya.
Sementara itu, Perusahaan Daerah (Perusda) Jasa Mas Luing Makmur (JMLM) yang merupakan mitra PT CDN dalam pengoperasian PLTGB Royok mengakui bahwa memang sudah hampir dua tahun pembangkit listrik raksasa di Kubar itu setop beroperasi. Namun pihaknya optimis PLTGB Royok segera beroperasi kembali. “Memang sempat terhenti operasional PLTGB Royok setahun lebih. Tapi kan segera beroperasi kembali. Mungkin bulan depan sudah beroperasi. Kami sudah koordinasi dengan PT CDN, mereka segera mengoperasikan kembali pembangkit gas batu bara itu,” terang Direktur Utama Perusda JMLM, Jahimin.
Pantauan Koran Kaltim ke PLTGB Royok, tampak jalan masuk ke lokasi PLTGB itu telah ditumbuhi rumput cukup tinggi. Sama sekali tidak ada operasional, bahkan pintu masuk ke pembangkit listrik itu terkunci rapat. Di depan pintu masuk ada tulisan ‘PTCDN/PLTG Dalam Pengawasan Lembaga Adat. “Iya memang sudah lama tidak beroperasi, sudah sekitar dua tahun. Mereka (PT CDN) masih ada utang dengan warga pemilik lahan di sekeliling PLTGB ini, Totalnya sekitar Rp372 juta. Karena belum dilunasi sesuai perjanjian, maka disegel. Ini diketahui oleh LembagaAdat Kampung Sekolaq Oday,” terang mantan Petinggi Kampung Sekolaq Oday periode 2007-2013, Suryanto yang memiliki rumah sekitar 30 meterdari pintu masuk ke PLTGB Royok itu.(imr)
