“Pada tahun 2003, lahan perkebunan warga dibuka jalan dengan status jalan Provinsi. Karena tidak ada perawatan, makan kita warga disini menggunakan bantuan dari PT Berau Coal dan dari ADK. Jalan Provinsi ini bisa tetap ada dan terawat, akan tetapi perusahaan PT Lati tiba-tiba masuk dan menyatakan ratusan lahan perkebunan warga ini masuk wilayah konsesinya. Dan mengusir paksa warga dengan menurunkan aparat, padahal sudah jelas tanaman tumbuh warga masih ada,”tegas Kepala Kampung Rizal kepada Koran Kaltim,kemarin.
Pada saat Masyarajat diusir Sabtu lalu menggunakan aparat, warga bertanya kepada pihak perusahaan terkait nasib perkebunan warga. Namun hal tersebut tetap tidakjuga didengarkan, seakan perkebunan masyarakat Empat Kampung tersebut tidak ada. Sehingga, dalam hal ini masyarakat setempat menginginkan adanya perhatian dari Pemkab Berau, agar bisa memperjelas terkait nasip para petani kebun lada ini.
“Jangan ambil paksa begitu, seakan lahan yang ada hutan lindung yang tidak ada penghuninya. Kami juga meminta kejelasan, keluarnya amdal pihak perusahaan, apakah lebih tua mereka atau kami yang sudah bertahun-tahun berkebun disini. Dan Pemerintah dalam hal ini juga tidak boleh tinggal diam.Kami disini masyarakat Berau dan bukan orang luar Berau “pungkasnya.(ind)
“Pada tahun 2003, lahan perkebunan warga dibuka jalan dengan status jalan Provinsi. Karena tidak ada perawatan, makan kita warga disini menggunakan bantuan dari PT Berau Coal dan dari ADK. Jalan Provinsi ini bisa tetap ada dan terawat, akan tetapi perusahaan PT Lati tiba-tiba masuk dan menyatakan ratusan lahan perkebunan warga ini masuk wilayah konsesinya. Dan mengusir paksa warga dengan menurunkan aparat, padahal sudah jelas tanaman tumbuh warga masih ada,”tegas Kepala Kampung Rizal kepada Koran Kaltim,kemarin.
Pada saat Masyarajat diusir Sabtu lalu menggunakan aparat, warga bertanya kepada pihak perusahaan terkait nasib perkebunan warga. Namun hal tersebut tetap tidakjuga didengarkan, seakan perkebunan masyarakat Empat Kampung tersebut tidak ada. Sehingga, dalam hal ini masyarakat setempat menginginkan adanya perhatian dari Pemkab Berau, agar bisa memperjelas terkait nasip para petani kebun lada ini.
“Jangan ambil paksa begitu, seakan lahan yang ada hutan lindung yang tidak ada penghuninya. Kami juga meminta kejelasan, keluarnya amdal pihak perusahaan, apakah lebih tua mereka atau kami yang sudah bertahun-tahun berkebun disini. Dan Pemerintah dalam hal ini juga tidak boleh tinggal diam.Kami disini masyarakat Berau dan bukan orang luar Berau “pungkasnya.(ind)