“Kami minta mereka (perusahaan) itu segera melakukan perbaikan aspal yang terkelupas dan keriting serta berlobang, akibat seitap hari dilintasi truk bermuatan CPO dan buah sawit. Ini adalah jalan masyarakat umum, sedangkan perusahaan harus memiliki izin khusus atau
membuat jalan sendiri,” kata salah seorang pegiat lingkungan hidup di
Kubar, Bambang S kepada Koran Kaltim, Senin (5/6).
Dia sangat menyayangkan sikap sejumlah perusahaan yang beroperasi dalam angkutan sawit itu, tanpa memperhatikan kondisi jalan dan lingkungan masyarakat. Bahkan menurut dia, selain akses JB dua jalur di Melak itu, perusahaan sawit tersebut dalam bongkar muat minyak CPO diduga kuat telah melakukan pencemaran lingkungan sungai Mahakam tepatnya di pesisir pantai kawasan Dusun Muara Barong.
“Seharusnya mereka (perusahaan) tidak semena-mena. Mereka harus memiliki izin menggunakan jalan dari Pemkab Kubar, dan juga izin bongkar muat atau pelabuhan resmi. Ini Jelas telah melanggar UU Lingkungan Hidup dan aturan DLLAJ tentang Penggunaan Jalan Umum,” tegasnya.
Kepala Adat Besar Kecamatan Sekolaq Darat, Yurang mengimbau Pemkab Kubar segera memanggil sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang menggunakan jalan tersebut.
“Kami sebagai masyarakat sangat menyayangkan sikap perusahaan itu. Jalan dua jalur di Melak itu milik kabupaten. Seharusnya meminta izin resmi baru bisa menggunakannya untuk angkutan korporasi. Kami minta Dinas perhubungan Kubar bergerak, lakukan tindakan nyata,” ungkap dia.
Sejumlah warga Melak juga mengeluhkan kondisi penggunaan jalan JB oleh perusahaan perkebunan sawit dalam angkutan CPO dan buah sawit. Mereka mengaku sangat terganggu keselamatan saat konvoi truk sawit dan CPO melintas dijalan itu.
“Kami berharap Pak Bupati dan Wabup Kubar bertindak tegas. Sebaiknya hentikan penggunaan jalan JB itu oleh perusahaan. Kami sangat kawatir saat truk agkutan itu melintas beriringan,” ungkap Sabri (47), warga Kelurahan Melak Ilir, diamini puluhan warga lainnya, saat buka puasa bersama di Melak, petang kemarin.
Sebelumnya Dinas Perhubungan Kubar mengakui, bahwa perusahaan yang melintas di akses dua jalur JB di Melak itu belum mengantongi izin dari Dishub Kubar. Oleh karena itu, Dishub berjanji segera melaporkan kondisi itu kepada Bupati Kubar FX Yapan.
“Mereka (perusahaan) hanya mengantongi izin terbatas, yakni izin penggunaan jalan negara dan provinsi. Sementara izin dari Kabupaten Kubar belum ada. Kami segera tinjau lapangan kondisi itu, berkordinasi dengan Pak Bupati, DLLAJ, serta Satlantas Polres Kubar,” tegas Kasi Lalulintas Dishub Kubar, Akhamd Bey N, beberapa hari lalu.(imr)
