"Seluruh OPD harus merasionalisasi belanja di luar kegiatan yang bersumber dari DAK fisik/non fisik dan bantuan keuangan dari Provinsi Kaltim," bunyi surat edaran yang ditandatangani Bupati Berau Muharram pada 18 April 2020.
Selain merasionalisasi anggaran belanja barang dan jasa, OPD juga dituntut merasionalisasi belanja modal dengan mengurangi belanja langsung dari pagu yang tersedia pada DPA 2020.
Seperti proyek pembangunan gedung baru atau rehab total dan pembangunan infrastruktur lainya dikurangi 10 persen.
Setiap OPD diminta segera berkoordinasi dengan Bapelitbang dan melaksanakan asistensi dengan TPAD terhadap perubahan sesuai surat edaran tersebut. Termasuk segera melakukan input hasil asistensi ke SIMDA Keuangan-BPKAD paling lambat 21 April 2020.
Penulis: Indra
Editor: Hendra
"Seluruh OPD harus merasionalisasi belanja di luar kegiatan yang bersumber dari DAK fisik/non fisik dan bantuan keuangan dari Provinsi Kaltim," bunyi surat edaran yang ditandatangani Bupati Berau Muharram pada 18 April 2020.
Selain merasionalisasi anggaran belanja barang dan jasa, OPD juga dituntut merasionalisasi belanja modal dengan mengurangi belanja langsung dari pagu yang tersedia pada DPA 2020.
Seperti proyek pembangunan gedung baru atau rehab total dan pembangunan infrastruktur lainya dikurangi 10 persen.
Setiap OPD diminta segera berkoordinasi dengan Bapelitbang dan melaksanakan asistensi dengan TPAD terhadap perubahan sesuai surat edaran tersebut. Termasuk segera melakukan input hasil asistensi ke SIMDA Keuangan-BPKAD paling lambat 21 April 2020.
Penulis: Indra
Editor: Hendra