BPJS Kesehatan Berau Masih Menunggu Petunjuk Soal Putusan MA

"Kami dari BPJS belum menerima petunjuk soal itu, namun kami siap melayani masyarakat dan menyesuaikan keputusan MA," katanya, Selasa (10/3/2020), di ruang kerjanya.

Sampai kini, putusan MA itu sendiri belum berdampak pada peserta BPJS di Kabupaten Berau.

Hal itu terlihat dari jumlah peserta BPJS yang datang ke kantor BPJS Berau, Jl Pemuda, Kecamatan Tanjung Redeb, Berau, Selasa (10/3/2020), masih seperti biasanya. Bahkan, sejumlah peserta masih belum tahu pembatalan kenaikan iuran.

"Masih seperti biasa, tidak ada lonjakan peserta BPJS yang datang ke kami, ya sekitar 70 orang yang datang per harinya," tuturnya.

"Mereka ada yang urus penyesuaian kelas, pegawai tidak tetap di lingkup Pemda Berau yang urus peserta keanggotaannya, serta mereka yang cetak kartu," jelasnya.

Johansyah menambahkan sejumlah kemudahan diberikan BPJS untuk kemudahan peserta salah satunya aplikasi yang dapat diunduh di Google Play atau App Store.

Sebelumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia mencabut Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Masalahnya, pemerintah dan peserta BPJS Kesehatan Mandiri maupun pekerja sebagian telanjur membayarkan iuran kepada BPJS Kesehatan.

Artinya, akan ada pengembalian dana, khususnya untuk peserta BPJS Kesehatan Mandiri, maupun pekerja yang dasar hukumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Sebagai gambaran MA mencabut, pasal 34 ayat 1 Perpres yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP).

Pasal tersebut menaikkan iuran kelas III sebesar Rp 42.000 per bulan, kelas II sebesar Rp 110.000 per bulan dan kelas I sebesar Rp 160.000 per bulan. Pada pasal 2 menyatakan kenaikan berlaku mulai 1 Januari 2020.

MA menyatakan pasal 34 ayat 1 dan 2 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, iuran BPJS kesehatan kembali pada iuran lama. Iuran kelas III sebesar Rp 25.500 per bulan, iuran kelas II sebesar Rp 51.000 per bulan, dan iuran kelas I sebesar Rp 80.000 per bulan.

Penulis : Indra

Editor: M.Huldi

BPJS Kesehatan Berau Masih Menunggu Petunjuk Soal Putusan MA

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini