Gatot, sapaan akrabnya, menambahkan, dalam penggarapan hutan kota, akan ada revisi SK Bupati Berau tahun 2008 terkait Hutan Kota Tangap. Soal ini, Pemkab Berau juga harus bisa memberikan alasan urgensi di balik revisi aturannya. Jangan hanya karena di kebun masyarakat, hutan kota dianggap rusak dan malah ingin ditukar guling dengan perusahaan tambang.
"Dalam RDP kemarin, bersama Asisten I sebagai ketua Tim Pencari Fakta perambahan hutan kota, DLHK, Bagian Hukum, Kecamatan, tidak bisa menjawab dengan tegas apa urgensinya supaya SK tahun 2008 direvisi. Malah DLHK mengungkapkan kebenaran dan membuat semua kaget, karena mengetahui kalau PT BJU sudah mencuri dan melakukan penambangan,"pungkasnya.
Penulis: Indra
Editor: M. Huldi
Gatot, sapaan akrabnya, menambahkan, dalam penggarapan hutan kota, akan ada revisi SK Bupati Berau tahun 2008 terkait Hutan Kota Tangap. Soal ini, Pemkab Berau juga harus bisa memberikan alasan urgensi di balik revisi aturannya. Jangan hanya karena di kebun masyarakat, hutan kota dianggap rusak dan malah ingin ditukar guling dengan perusahaan tambang.
"Dalam RDP kemarin, bersama Asisten I sebagai ketua Tim Pencari Fakta perambahan hutan kota, DLHK, Bagian Hukum, Kecamatan, tidak bisa menjawab dengan tegas apa urgensinya supaya SK tahun 2008 direvisi. Malah DLHK mengungkapkan kebenaran dan membuat semua kaget, karena mengetahui kalau PT BJU sudah mencuri dan melakukan penambangan,"pungkasnya.
Penulis: Indra