Ditambahkannya, guna menyikapi hal itu, DPRD telah membentuk panitia khusus (Pansus) pembahas raperda. Pansus akan mulai pembahasan sejak 24 Juli mendatang. “Membahasnya bersama tim pemkab. Termasuk seluruh OPD di lingkup pemkab dan para anggota dewan. Karena enam raperda berkaitan dengan masyarakat,” ucapnya.
“Di bulan Juli ini pansus dijadwal membahas dua raperda, sisanya empat raperda dibahas pada Agustus mendatang, termasuk sembilan raperda usulan Pemkab Kubar,” pupusnya.
Untuk diketahui, sidang paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jackson Jhon Tawi didampingi Wakil Ketua I, Paul Vius serta 25 Anggota DPRD Kubar. Hadir pula Setkab Yacob Tullur, Apara Asisten lingkup Setkab, serta sejumlah pimpinan dan perwakilan instansi vertikal di Kubar.
Enam Raperda Insiatif DPRD itu yakni, perlindungan dan penempatan tenaga kerja lokal, database jalan dan jembatan, hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, pembangunan kebun kemitraan untuk masyarakat sekitar perkebunan, serta penyelenggaraan jalan umum
dan jalan khusus untuk kegiatan pengangkutan batu bara dan kelapa sawit. (imr)
Ditambahkannya, guna menyikapi hal itu, DPRD telah membentuk panitia khusus (Pansus) pembahas raperda. Pansus akan mulai pembahasan sejak 24 Juli mendatang. “Membahasnya bersama tim pemkab. Termasuk seluruh OPD di lingkup pemkab dan para anggota dewan. Karena enam raperda berkaitan dengan masyarakat,” ucapnya.
“Di bulan Juli ini pansus dijadwal membahas dua raperda, sisanya empat raperda dibahas pada Agustus mendatang, termasuk sembilan raperda usulan Pemkab Kubar,” pupusnya.
Untuk diketahui, sidang paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jackson Jhon Tawi didampingi Wakil Ketua I, Paul Vius serta 25 Anggota DPRD Kubar. Hadir pula Setkab Yacob Tullur, Apara Asisten lingkup Setkab, serta sejumlah pimpinan dan perwakilan instansi vertikal di Kubar.
Enam Raperda Insiatif DPRD itu yakni, perlindungan dan penempatan tenaga kerja lokal, database jalan dan jembatan, hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, pembangunan kebun kemitraan untuk masyarakat sekitar perkebunan, serta penyelenggaraan jalan umum
dan jalan khusus untuk kegiatan pengangkutan batu bara dan kelapa sawit. (imr)