“Hal itu sesuai dengan Pergub Kaltim nomor 31/2018. Sehingga Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kubar menetapkan pembebasan sanksi administrasi kendaraan bermotor berupa denda dan bunga. Juga pembebasan pokok dan sanksi administrasi berupa denda dan bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-II berpelat KT dan non KT,” jelasnya, pekan lalu.
Sarkawi mengungkapkan, dengan berlakunya ketentuan tersebut diharapkan agar masyarakat luas di Kubar bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Menurut dia, waktu yang diberikan lumayan panjang selama tiga bulan. “Manfaatkan kesempatan itu, segera bayar pajak kendaraan bermotor. Karena dari pajak masyarakat membantu pembangunan Provinsi Kaltim,” ujarnya.
Sekedar diketahui, pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan fasilitas publik. (imr)
“Hal itu sesuai dengan Pergub Kaltim nomor 31/2018. Sehingga Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kubar menetapkan pembebasan sanksi administrasi kendaraan bermotor berupa denda dan bunga. Juga pembebasan pokok dan sanksi administrasi berupa denda dan bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-II berpelat KT dan non KT,” jelasnya, pekan lalu.
Sarkawi mengungkapkan, dengan berlakunya ketentuan tersebut diharapkan agar masyarakat luas di Kubar bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Menurut dia, waktu yang diberikan lumayan panjang selama tiga bulan. “Manfaatkan kesempatan itu, segera bayar pajak kendaraan bermotor. Karena dari pajak masyarakat membantu pembangunan Provinsi Kaltim,” ujarnya.
Sekedar diketahui, pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan fasilitas publik. (imr)