Berdasarkan observasi dokter IGD dan juga spesialis bedah tulang, pasien bisa dirawat jalan, sehingga bisa dipulangkan dengan membekali obat dan pemasangan elastomull untuk fixaxi tulang yang cedera serta edukasi kontrol beberapa hari ke depan untuk di tindaklanjuti.
"Keluarga pasien minta dirawat inap, aturan BPJS jika pasien bisa rawat jalan namun minta rawat inap otomatis BPJS-nya tidak bisa digunakan," kata dia.
Ditambahkan Erva pihak rumah sakit sama sekali tidak menolak pasien. "Tetap kami rawat inap sesuai permintaan keluarga. Hanya saja sebelum dirawat inap kami edukasi terlebih dahulu bahwa kasus ini tidak bisa ditanggung oleh BPJS, pihak keluarga menyetujui dan tidak keberatan jika membayar," tegas Erva.
Dia beranggapan ada kesalahan pahaman komunikasi. Memang agak sulit pandangan diagnosa antara mata awam dan mata medis. Kegawatan menurut pandangan awam belum tentu menjadi kegawatan jika dilihat dari sisi medis. Namun pihak rumah sakit hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh BPJS yang berpayung pada Permenkes.
"Jadi pada kesimpulannya tidak ada penolakan BPJS di RS. Dan seharusnya jika karena kecelakaan bukan BPJS yg bertanggung jawab, namun Jasa Raharja-lah yang akan membantu pasien. Namun jasa raharja juga memiliki aturan kecelakaan seperti apa yg bisa ditanggung," pungkasnya.
Penulis: Indra
Editor: Firman Hidayat
Berdasarkan observasi dokter IGD dan juga spesialis bedah tulang, pasien bisa dirawat jalan, sehingga bisa dipulangkan dengan membekali obat dan pemasangan elastomull untuk fixaxi tulang yang cedera serta edukasi kontrol beberapa hari ke depan untuk di tindaklanjuti.
"Keluarga pasien minta dirawat inap, aturan BPJS jika pasien bisa rawat jalan namun minta rawat inap otomatis BPJS-nya tidak bisa digunakan," kata dia.
Ditambahkan Erva pihak rumah sakit sama sekali tidak menolak pasien. "Tetap kami rawat inap sesuai permintaan keluarga. Hanya saja sebelum dirawat inap kami edukasi terlebih dahulu bahwa kasus ini tidak bisa ditanggung oleh BPJS, pihak keluarga menyetujui dan tidak keberatan jika membayar," tegas Erva.
Dia beranggapan ada kesalahan pahaman komunikasi. Memang agak sulit pandangan diagnosa antara mata awam dan mata medis. Kegawatan menurut pandangan awam belum tentu menjadi kegawatan jika dilihat dari sisi medis. Namun pihak rumah sakit hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh BPJS yang berpayung pada Permenkes.
"Jadi pada kesimpulannya tidak ada penolakan BPJS di RS. Dan seharusnya jika karena kecelakaan bukan BPJS yg bertanggung jawab, namun Jasa Raharja-lah yang akan membantu pasien. Namun jasa raharja juga memiliki aturan kecelakaan seperti apa yg bisa ditanggung," pungkasnya.
Penulis: Indra
Editor: Firman Hidayat