“Jika ditotal, APBD-P kita itu hanya sekitar Rp1,9 triliun. Karena ada Silpa, maka disepakati angka APBD-P kita sebesar Rp2,50 Triliun. Kami berharap Rp81 miliar buat ADK bisa bermanfaat banyak buat masyarakat di kampung,”terang Sari, sapaan akrabnya, Jumat (21/9).
Waris menambahkan, ada beberapa catatan alam penetapan APBD-P ini yaitu berkurangnya Pendapatan asli Daerah (PAD) Berau dari Bapenda sekitar Rp23 miliar. Tentu saja angka tersebut menjadi perhatian bersama.
Selain itu, disepakati juga daerah tidak akan membayar hutang atau proyek multiyears. Tujuannya agar anggaran bisa disalurkan langsung ke kampung karena pada APBD murni banyak terpotong.
“Kita inginkan setiap kampung bisa benar-benar menghindari proyek yang tidak bermanfaat. Kita anggarkan ADK itu buat kesejahteraan tenaga pengajar seperti di PAUDdan buat para ketua RT. Jadi, anggaran yang ada bisa bermanfaat dan langsung menyentuh ke masyarakat,” pungkasnya. (ind)
“Jika ditotal, APBD-P kita itu hanya sekitar Rp1,9 triliun. Karena ada Silpa, maka disepakati angka APBD-P kita sebesar Rp2,50 Triliun. Kami berharap Rp81 miliar buat ADK bisa bermanfaat banyak buat masyarakat di kampung,”terang Sari, sapaan akrabnya, Jumat (21/9).
Waris menambahkan, ada beberapa catatan alam penetapan APBD-P ini yaitu berkurangnya Pendapatan asli Daerah (PAD) Berau dari Bapenda sekitar Rp23 miliar. Tentu saja angka tersebut menjadi perhatian bersama.
Selain itu, disepakati juga daerah tidak akan membayar hutang atau proyek multiyears. Tujuannya agar anggaran bisa disalurkan langsung ke kampung karena pada APBD murni banyak terpotong.
“Kita inginkan setiap kampung bisa benar-benar menghindari proyek yang tidak bermanfaat. Kita anggarkan ADK itu buat kesejahteraan tenaga pengajar seperti di PAUDdan buat para ketua RT. Jadi, anggaran yang ada bisa bermanfaat dan langsung menyentuh ke masyarakat,” pungkasnya. (ind)