“Kami sebagai warga masyarakat sepertinya tidak bisa lagi memberi toleransi. Karena akibat kebijakan Pemkab Kubar yang memberikan kebebasan bersyarat kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit beroperasi angkutannya di jalan raya, akhirnya membuahkan malapetaka,” kata Delsius (40) warga Kecamatan Damai kepada Koran Kaltim, Kamis (2/8) di Kampung Damai Kota.
Puluhan warga Kecamatan Damai lainnya juga menyatakan hal senada. Mereka sangat menyayangkan sikap Pemkab Kubar yang mengejar PAD dengan membebaskan jalan raya menjadi akses angkutan CPO dan buah kelapa sawit.
“Sudah sangat jelas Perda Kaltim Nomor 10/2012 tentang penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus untuk kegiatan pengangkutan batubara dan kelapa sawit, mewujudkan tanggung jawab dan kesadaran perusahaan dalam penggunaan jalan,” beber Suryanto (45), mewakili warga Damai lainnya.
“Jika seperti yang dikatakan oleh Dinas Perhubungan Kubar dalam pertemuan lalu bahwa ada pos jaga, dimana itu? Teori saja, tidak ada pos jaga di jalan raya khusus untuk mengawasi armada angkutan perusahaan kelapa sawit se-Kubar,” tambah Suryanto.
Warga Kecamatan Tering, Linggang Bigung, serta Barong Tongkok, juga protes. Menurut mereka, jangan sampai pemerintah melawan aturan undang-undang hanya karena ‘uang’ dengan mengorbankan keselamatan masyarakat pengguna jalan umum.
“Kami sudah bosan dengan kondisi tersebut. Silahkan perusahaan beroperasi di Kubar, tapi buat jalan sendiri. Itu akses umum, bukan untuk angkutan kelapa sawit. Kami meminta ketegasan Pemkab dan DPRD, karena jika kondisi terus seperti itu, maka masyarakat akan turun ke lapangan,” beber Isur (38) warga Kecamatan Barong Tongkok.
Pantauan langsung Koran Kaltim, aktivitas armada angkutan CPO dan buah kelapa sawit tersebut masih terus berlangsung hingga petang kemarin. Diantaranya terpadat dari Kecamatan Tering, Linggang Bigung, Barong Tongkok, Nyuatan, Damai, Muara Lawa, Bentian Besar, Siluq Ngurai, Mook Manar Bulatn, Melak, Jempang, dan Bongan.
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah pihak di Dinas Perhubungan Kubar belum berhasil dikonfirmasi. (imr)