"Untuk perkara ini tidak bisa ditahan, karena ancaman hukumannya dibawah 5 tahun," terang AKP Andhika kepada KoranKaltim.Com, Minggu (24/6) sekitar pukul 12.00 Wita.
Untuk diketahui, pelanggaran yang dikenakan yaitu Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, berbunyi setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
"Selanjutnya, perkara ini akan kita lanjutkan ke Kejaksaan Berau untuk diproses lebih lanjut," pungkasnya.
Penulis: Indra
Editor: Firman Hidayat
"Untuk perkara ini tidak bisa ditahan, karena ancaman hukumannya dibawah 5 tahun," terang AKP Andhika kepada KoranKaltim.Com, Minggu (24/6) sekitar pukul 12.00 Wita.
Untuk diketahui, pelanggaran yang dikenakan yaitu Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, berbunyi setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
"Selanjutnya, perkara ini akan kita lanjutkan ke Kejaksaan Berau untuk diproses lebih lanjut," pungkasnya.
Penulis: Indra
Editor: Firman Hidayat