"Sejak Januari lalu DPC APBMI belum melakukan pembayaran dengan nominal hingga miliaran rupiah dan itu melanggar kesepakatan yang sudah berjalan sejak tahun 2010 silam," kata Hapid kepada Korankaltin.com.
Belum adanya pembayaran disebabkan tidak adanya kegiatan yang dilakukan oleh TKBM, sementara dalam perjanjian jika ada kegiatan gearless oleh pihak ketiga pihak TKBM tak melakukan kegiatan padahal jika memang TKBM diminta melakukan kegiatan, TKBM pun siap. "Dalam perjanjian itu TKBM dapat 60 persen meski tak melakukan kegiatan, dan jika kami melakukan kegiatan kami dapat 100 persen. tapi sejak januari hak itu tidak ada dibayarkan," sebutnya.
Informasi yang didapatkan mereka, jika ada pihak yang tidak setuju atau menolak perjanjian tahun 2010 maka tak adanya pembayaran terhadap TKBM. Jika memang demikian, pihak TKBM akan bisa menerima jika memang dilakukan dengan proses yang jelas. "Kalau memang perjanjian itu tidak disetujui, lakukan prosesnya. Jangan tanpa kejelasan seperti ini dan TKBM dirugikan miliaran rupiah," kata Hapid lagi.
Pihak KUPP sendiri belum bisa ditemui karena menurut informasi pimpinnya berada di luar daerah.
Reporter: Indra
Editor: Aspian
"Sejak Januari lalu DPC APBMI belum melakukan pembayaran dengan nominal hingga miliaran rupiah dan itu melanggar kesepakatan yang sudah berjalan sejak tahun 2010 silam," kata Hapid kepada Korankaltin.com.
Belum adanya pembayaran disebabkan tidak adanya kegiatan yang dilakukan oleh TKBM, sementara dalam perjanjian jika ada kegiatan gearless oleh pihak ketiga pihak TKBM tak melakukan kegiatan padahal jika memang TKBM diminta melakukan kegiatan, TKBM pun siap. "Dalam perjanjian itu TKBM dapat 60 persen meski tak melakukan kegiatan, dan jika kami melakukan kegiatan kami dapat 100 persen. tapi sejak januari hak itu tidak ada dibayarkan," sebutnya.
Informasi yang didapatkan mereka, jika ada pihak yang tidak setuju atau menolak perjanjian tahun 2010 maka tak adanya pembayaran terhadap TKBM. Jika memang demikian, pihak TKBM akan bisa menerima jika memang dilakukan dengan proses yang jelas. "Kalau memang perjanjian itu tidak disetujui, lakukan prosesnya. Jangan tanpa kejelasan seperti ini dan TKBM dirugikan miliaran rupiah," kata Hapid lagi.
Pihak KUPP sendiri belum bisa ditemui karena menurut informasi pimpinnya berada di luar daerah.
Reporter: Indra
Editor: Aspian