“Waktu operasi (angkutan) tidak boleh 24 jam. Hanya dari jam 18.00 Wita (Sore) sampai pukul 06.00 Wita (Pagi hari). Kemudian muatan tidak boleh lebih dari kapasitas jalan. Kapasitas jalan kelas III maksimum 8 ton tidak boleh lebih,” jelasnya kepada Koran Kaltim di Sendawar, sehari lalu.
Edyanto mengungkapkan, perusahaan yang menggunakan akses jalan umum di Kubar dan telah terikat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemkab Kubar, wajib untuk mematuhi aturan tersebut.
“Pengaturannya seperti itu. Saya sudah pernah melaporkan langsung ke Pak Gubernur H Awang Faroek Ishak terkait MoU yang dilakukan pemkab Kubar dengan sejumlah perusahaan itu, beliau setuju,” katanya.
“Saya bilang sama pak camat dan muspika, perusahaan harus bantu. Segera perbaiki secara bersama kerusakan akses jalan dimana perusahaan beroperasi. Karena kalau akses jalan itu hanya digunakan oleh masyarakat, tidak akan mudah rusak dan hancur aspal tersebut,” tukasnya. (imr)
“Waktu operasi (angkutan) tidak boleh 24 jam. Hanya dari jam 18.00 Wita (Sore) sampai pukul 06.00 Wita (Pagi hari). Kemudian muatan tidak boleh lebih dari kapasitas jalan. Kapasitas jalan kelas III maksimum 8 ton tidak boleh lebih,” jelasnya kepada Koran Kaltim di Sendawar, sehari lalu.
Edyanto mengungkapkan, perusahaan yang menggunakan akses jalan umum di Kubar dan telah terikat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemkab Kubar, wajib untuk mematuhi aturan tersebut.
“Pengaturannya seperti itu. Saya sudah pernah melaporkan langsung ke Pak Gubernur H Awang Faroek Ishak terkait MoU yang dilakukan pemkab Kubar dengan sejumlah perusahaan itu, beliau setuju,” katanya.
“Saya bilang sama pak camat dan muspika, perusahaan harus bantu. Segera perbaiki secara bersama kerusakan akses jalan dimana perusahaan beroperasi. Karena kalau akses jalan itu hanya digunakan oleh masyarakat, tidak akan mudah rusak dan hancur aspal tersebut,” tukasnya. (imr)