Bahkan, sanksi administrasi dan sanksi pembatas kegiatan usaha akan diberikan kepada badan usaha yang tak mematuhi aturan tersebut. “Sanksi administrasi ini berupa denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan pihak pengusaha kepada pekerja. Sedangkan sanksi pembatasan kegiatan usaha akan diberikan apabila pengusaha tidak mengindahkan teguran tertulis sebelumnya,” ucapnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan, ia menjelaskan, orang yang bekerja selama satu bulan berhak mendapatkan THR keagamaan dari tempat bekerja.
Sementara bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih, berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan gaji. “Bagi mereka yang bekerja kurang dari 12 bulan, berhak menerima THR secara proporsional,” terangnya.
Lebih lanjut, menurut mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berau ini, aturan mengenai pembayaran THR merupakan salah satu bentuk perhatian dan perlindungan pemerintah terhadap tenaga kerja.
Karena itu, pihaknya berharap seluruh perusahaan di Kabupaten Berau mampu menaati aturan yang telah dibuat pemerintah. “Saya berharap tidak ada perusahaan di Berau yang terlambat, karena ini sudah diingatkan beberapa kali,” pungkasnya (ind)
Bahkan, sanksi administrasi dan sanksi pembatas kegiatan usaha akan diberikan kepada badan usaha yang tak mematuhi aturan tersebut. “Sanksi administrasi ini berupa denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan pihak pengusaha kepada pekerja. Sedangkan sanksi pembatasan kegiatan usaha akan diberikan apabila pengusaha tidak mengindahkan teguran tertulis sebelumnya,” ucapnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan, ia menjelaskan, orang yang bekerja selama satu bulan berhak mendapatkan THR keagamaan dari tempat bekerja.
Sementara bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih, berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan gaji. “Bagi mereka yang bekerja kurang dari 12 bulan, berhak menerima THR secara proporsional,” terangnya.
Lebih lanjut, menurut mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berau ini, aturan mengenai pembayaran THR merupakan salah satu bentuk perhatian dan perlindungan pemerintah terhadap tenaga kerja.
Karena itu, pihaknya berharap seluruh perusahaan di Kabupaten Berau mampu menaati aturan yang telah dibuat pemerintah. “Saya berharap tidak ada perusahaan di Berau yang terlambat, karena ini sudah diingatkan beberapa kali,” pungkasnya (ind)