“Dari jumlah itu yang aktif hanya 352 unit koperasi. Nah yang dipertanyakan mengapa ada yang tidak aktif. Terkait uang penyertaan modal pemkab itu wajib mereka kembalikan ke kas daerah. Sehingga tidak ada alasan, memang harus dikembalikan uang pemerintah itu,” beber Salomon Sartono kepada Koran Kaltim via selulernya, Kamis (17/5).
Dia menuturkan, masa jatuh tempo untuk pengembalian uang penyertaan modal pemerintah oleh koperasi yang telah di pinjami modal penyertaan itu adalah tahun 2017 lalu. Karena itu, informasi ini adalah bersifat untuk pemberitahuan kepada koperasi se-Kubar.
“Pemkab melalui Disdagkop dan UKM sudah melakukan penagihan. Dari jumlah koeprasi itu, ada yang sudah mengembalikan, tetapi masih banyak yang belum dan pura-pura tidak tahu,” tuturnya.
“Terhadap koperasi yang tidak aktif, tetapi pernah menerima bantuan penyertaan modal tersebut, maka oknum pengurusnya wajib bertanggung jawab. Sanksi bagi koperasi dan pengurusnya yang tidak mengembalikan, maka ditegakkan aturan bahkan sampai ke penegakan hukum,” tandas Salomon Sartono. (imr)
“Dari jumlah itu yang aktif hanya 352 unit koperasi. Nah yang dipertanyakan mengapa ada yang tidak aktif. Terkait uang penyertaan modal pemkab itu wajib mereka kembalikan ke kas daerah. Sehingga tidak ada alasan, memang harus dikembalikan uang pemerintah itu,” beber Salomon Sartono kepada Koran Kaltim via selulernya, Kamis (17/5).
Dia menuturkan, masa jatuh tempo untuk pengembalian uang penyertaan modal pemerintah oleh koperasi yang telah di pinjami modal penyertaan itu adalah tahun 2017 lalu. Karena itu, informasi ini adalah bersifat untuk pemberitahuan kepada koperasi se-Kubar.
“Pemkab melalui Disdagkop dan UKM sudah melakukan penagihan. Dari jumlah koeprasi itu, ada yang sudah mengembalikan, tetapi masih banyak yang belum dan pura-pura tidak tahu,” tuturnya.
“Terhadap koperasi yang tidak aktif, tetapi pernah menerima bantuan penyertaan modal tersebut, maka oknum pengurusnya wajib bertanggung jawab. Sanksi bagi koperasi dan pengurusnya yang tidak mengembalikan, maka ditegakkan aturan bahkan sampai ke penegakan hukum,” tandas Salomon Sartono. (imr)