“Tapi kami dapat informasi bahwa wajib mengganti kotak KWH listrik di rumah dengan KWH prabayar. Bahkan isunya, jika tidak mau diganti, maka petugas PLN akan datang bersama petugas keamanan untuk menggantinya. Juga bagi masyarakat yang tidak bersedia menggnati KWH listriknya dengan sistem prabayar, akan segera diputuskan kabel hubungan listrik PLN di rumahnya,” kata Amad (45) warga Kampung Long Iram Kota kepada Koran Kaltim, Selasa (17/4) di Sendawar.
Begitu pula dikatakan Syahruddin (38), warga Long Iram lainnya. Dia mengaku sangat keberatan jika PLN melakukan ‘pemaksaan’ kepada masyarakat. Menurutnya, selain di Kecamatan Long Iram, di Kecamatan Barong Tongkok dan Melak hingga saat ini sudah 24 jam listrik. Tetapi masih ribuan warga yang menggunakan listrik PLN dengan meteran pascabayar.
“Kami minta agar PT PLN Melak melakukan azas keadilan bagi masyarakat se-Kubar. Jangan ada pemaksaan, jika itu benar terjadi maka kami akan melaporkan hal itu kepada Polri hingga ke Jakarta,” kata Syahruddin yang mendatangi Koran Kaltim di Sendawar, siang kemarin.
“Kami sudah lama mendambakan listrik menyala 24 jam di Long Iram, tapi tidak harus ada pemaksaan. Kan mudah, siapa yang tidak mau membayar listrik setiap bulan, maka sanksinya PLN segera melakukan pemutusan sementara,” tandasnya.
Dihubungi kemarin, Asisten Manager Pembangkitan PT PLN Area Samarinda, Edy Santoso yang membawahi PT PLN Rayon Melak, membantah jika ada pemaksaan itu.
“Tidak ada perintah kepada PT PLN Melak dan Long Iram untuk melakukan pemaksaan. Apalagi sampai menggunakan oknum aparat keamanan untuk membongkar kotak KWH di rumah pelanggan supaya berganti dengan KWH Prabayar,” katanya via seluler.
Dia menyebut pihaknya sudah bertemu dengan Pemkab Kubar, PT PLN Melak dan PLN (Persero) ULD Long Iram, Camat Long Iram dan perwakilan masyarakat Long Iram. Saat itu usulan masyarakat Kecamatan Long Iram minta agar listrik PLN menyala 24 jam.
PLN setuju, dengan usulan jika ada kerjasama yang baik, masyarakat diusulkan untuk beralih dari listrik pasca bayar ke listrik prabayar. “Saat itu kami berharap Pemkab Kubar dapat menyosialisasikan kepada masyarakat Long Iram terkait peralihan ke listrik prabayar itu. Begitu pula kepada PLN Melak dan PLTD Long Iram, agar mengutamakan sosialisasi, tidak boleh ada pemaksaan,” urainya.
Edy menyebut, peralihan ke listrik prabayar justru untuk memudahkan masyarakat, bahkan agar tidak ada kecurigaan bahwa petugas PLN salah menghitung jumlah KWH listrik yang dipakai oleh pelanggan.
“Sistem prabayar, pelanggan membeli kuota energi listrik dalam satuan KWh dalam bentuk voucher. Sebelum habis, meteran listrik akan mengeluarkan bunyi peringatan sehingga pemilik rumah harus membeli kembali energi listrik. Jika pemilik rumah tidak segera mengisi, maka aliran listrik akan terputus,” jelasnya.
Menurutnya, jika masyarakat bisa bekerjasama dengan rela mengganti listrik ke sistem prabayar di Kecamatan Long Iram, maka PT PLN segera mewujdukan 24 jam listrik di Ibukota Kecamatan Long Iram. (imr)
