Ketua KPU Berau, Roby Maulana menjelaskan, cuti bagi pejabat negara yang melakukan kampanye tidak berlaku selama empat bulan seperti masa kampanye pada Pilkada 2017. Cuti hanya berlaku untuk hari yang diajukan pejabat tersebut.
Walau memperbolehkan kampanye bagi pejabat negara, Roby mengingatkan agar pejabat BUMN, BUMD, dan PNS tetap menjaga netralitasnya selama Pilkada. Larangan kampanye bagi mereka telah tertuang dalam pasal 70 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan,”pungkasnya. (ind)
Ketua KPU Berau, Roby Maulana menjelaskan, cuti bagi pejabat negara yang melakukan kampanye tidak berlaku selama empat bulan seperti masa kampanye pada Pilkada 2017. Cuti hanya berlaku untuk hari yang diajukan pejabat tersebut.
Walau memperbolehkan kampanye bagi pejabat negara, Roby mengingatkan agar pejabat BUMN, BUMD, dan PNS tetap menjaga netralitasnya selama Pilkada. Larangan kampanye bagi mereka telah tertuang dalam pasal 70 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan,”pungkasnya. (ind)