"Kita ketahui bersama, jika didalam pengelolaan sisi darat Bandara Kalimarau belum jelas siapa yag harus kelola. Dan kenapa pihak UPBU Bandara sudah berani mengambil alih pengelolaanya, tentu saja ini kegiatan yang sangat luar biasa," kata Burhan bakran yang dikenal Om Boy dalam rapat dengar bersama Aliansi warga Berau bersama pihak UPBU Bandara di Kantor DPRD Berau, Selasa (6/2).
Menurut dia, dana senilai Rp400 miliar lebih untuk pembangunan Bandara Kalimarau merupakan dana dari APBD Berau. Dalam artian, seharusnya pihak UPBU yang sudah mengelola Bandara dari sisi udara bisa membagi dengan daerah. 'Tapi kan ini tidak," kata dia.
Di sisi lain, wakil dari aliansi masyarakat Berau, Ari menjelaskan lambat laun pengelolaan akan diambil oleh UPBU Kalimarau semua tanpa ada memberikan ke daerah. Ini bukan lagi keinginan, tapi sudah mengambil semua atau pihak UPBU ingin memonopoli seluruh kegiatan yang ada di bandara saat ini.
"Kami selaku serikat buruh dan juga aliansi, meminta agar hal ini bisa benar-benar dilihat dan ditinjau. Mengingat, apa yang dilakukan pihak UPBU tidak benar,"terangnya.
Perwakilan UPBU kalimarau, Budi menerangkan pegoperasian lahan parkir bandara diakui sudah dikelola UPBU kalimarau. Hasilnya digunakan untuk membayar karyawan. Dan diakui juga, jika landasan hukumnya belum ada, namun pihaknya telah berkordinasi dengan Pemkab Berau.
"Kami akan melakukan evaluasi terkait hal ini, mengingat dalam peengelolaan lahan parkir bandara sudah berkordinasi dengan Pemkab Berau melalui surat yang kami layanglan sejak tahun lalu," pungkasnya.
Penulis: Indra
Editor: Firman Hidayat
