“Diharapkan data yang dipaparkan di dalam buku LKPj 2017 adalah data riil dan bukan data asumsi,” urai Silas dalam rakor yang dilaksanakan di Kantor Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) di Sendawar, Selasa (30/1).
Dia menegaskan, pembiayaan daerah yang terserap melalui dinas yang ada di lingkup Pemkab Kubar, di dalam pelaporannya yang masuk ke LKPj harus sesuai dengan fakta lapangan. Sehingga, sebelum pelaporan, agar diperiksa secara teliti terhadap nilai (nominal) angka yang menjadi sasaran pembangunan.
“Misalnya saja presentasi pembangunan kemasyarakatan di bidang tenaga kerja, angkatan kerja ada perubahan-perubahan per tahun, mesti disesuaikan lagi dengan dinas terkait yang menangani ketenagakerjaan,” ucap Silas.
Dia menambahkan, pembiayaan daerah untuk penyertaan modal (investasi) masih perlu disesuaikan dengan data terbaru dari OPD terkait. Hal itu sebagai informasi dan menjadi hasil untuk pembahasan bersama DPRD.
“Termasuk aset Pemkab Kubar, terhadap nilai nominal menjadi sasaran DPRD, perlu dicermati agar di dalam penulisan dan narasi mesti sinkron,” pungkasnya.
Asisten III Setkab Kubar Aminuddin menambahkan, pada tahun ini diharapkan semua tim bias konsisten dengan jadwal dalam penyempurnaan penulisan buku LKPj.
“Harus selesai tepat waktu, masih ada rapat berikutnya, dilakukan lagi koreksi penulisan narasi LKPj. Dalam penulisan narasi LKPj digunakan angka ketergantungan data dari 2013-2017. Sehingga semua data dalam LKPj sinkron,” jelasnya.
Dalam rakor itu dibahas seluruh laporan dari dinas/badan/instansi terkait dilingkup Pemkab Kubar yang menggunakan anggaran dalam pembangunan Kubar tahun 2017 lalu. Intinya, agar LKPj Bupati Kubar pada 2018 sinkron, sesuai anggaran yang digunakan setiap OPD sepanjang tahun berjalan.
Hadir dalam Rakor itu Kepala BP3D Kubar Achmad Sofyan, serta Kepala Bagian Pembangunan Setkab Kubar, serta seluruh bagian dan seksi instansi terkait dilingkup Pemkab Kubar. (imr)
