Hibah Bandara Kalimarau Masih Belum Jelas

TANJUNG REDEB-DPRD Kabupaten Berau tidak memberikan dukungan terhadap rencana hibah Bandara Kalimarau. 

Hingga hari ini, tuntutan daerah sesuai kesepakatan dua tahu lalu bersama Kementerian Perhubungan yang menyatakan wilayah udara dikelola Kemenhub dan sisi darat dikelola oleh daerah tidak ada kejelasan.

“Kita menginginkan, bagaimana daerah ini yang sudah menghabiskan dana sekitar Rp500 miliar dari APBD bisa mendapat kontribusi dari bandara tersebut atau ada pemasukan buat PAD. Namun dalam perjalanan, kita daerah seakan ditinggalkan sehingga kami di DPRD memutuskan untuk menggantung permasalahan ini agar bisa dibahas secara rinci kembali,”ungkap Wakil Ketua DPRD H Sa’ga kepada Koran Kaltim di ruang kerjanya.

Ketua Fraksi Golkar Hj Erlita Herlina menyatakan permasalahan ini seharusnya bisa segera diselesaikan. Pihak UPBU Kalimarau bisa menerima apa yang menjadi tuntutan daerah sehingga semuanya berjalan secara bersama-sama. Tentu saja, dengan permasalahan ini sedikit membuat kerugian bersama yaitu belum bisa turunya anggaran dari pusat buat bandara, dikarenakan belum jelasnya siapa pengelola Bandara Kalimarau. 

“Harapan kami, permasalahan status harus jelas dan UPBU Kalimarau bisa memahami. Karena tidak sedikit dana APBD kami yang digunakan buat pembangunan bandara tersebut. Iitulah yang membuat kami di daerah sangat berat sekali melepaskan bandara yang menjadi kebanggaan masyarakat Berau,” tegasnya.

Kepala UPBU Kalimarau, Bambang Hartato menjelaskan, permasalahan hibah Bandara Kalimarau ini tidak jelas.  Karena sudah berulang kali dilakukan pertemuan bersama Pemkab tetap saja jalan buntu yang ditemukan. Padahal, UPBU Kalimarau membuka seluas-luasnya pengelolaan bandara oleh daerah. Asalkan sesuai SOP atau standar dari Kementerian Perhubungan. 

“Jika ingin kelola sendiri, silakan dan jika tidak tolong serahkan ke kami pengelolaanya. Kami juga membuka peluang untuk daerah bisa mengelola sebagian bandara, namun hal tersebut tidak juga ada titik temu. Jika begini terus, kami juga di UPBU Kalimarau sulit memutuskan, padahal beberapa daerah lainya sudah selesai semua dan Berau saja yang masih gantung dan tidak jelas permasalahanya,” pungkasnya. (ind)