Korlap elemen masyarakat Berau, Samsul Bahri mengatakan Kamis lalu, pihaknya telah melakukan aksi damai di depan kantor UPBU Bandara Kalimarau, akan tetapi hasil yang didapat tidak memuaskan yang dikarenakan Kepala UPBU Kalimarau tidak dapat hadir. Dengan demikian, pihaknya melayangkan surat ke DPRD agar bisa memanggil Kepala UPBU dan menjelaskan apa yang menjadi keluhan saat ini.
“Kami menganggap, pengelolaan UPBU Kalimarau kurang efektif. Itu terlihat dari, masih sering terjadinya hal tidak baik yang dilakukan oleh oknum pekerja di UPBU Bandara Kalimaru. Contoh, kemarin pihak kepeolisian telah menahan dua orang pekerja kargo UPBU Kalimarau yang ketahuan membongkar paket orang. Tentu saja, ini merupakan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, mengingat bandara kita ini masih skala kecil dan hal tersebut tidak harus terjadi,”terangnya.
Ditambahkan, dalam aksi demo kemarin mereka menyampaikan lima poin tuntutan yakni transparansi pengelolaan bandar udara kalimarau, transparansi rekruitmen tenaga kerja terhadap semua mitra kerja UPBU Kelas II kalimarau, transparansi atas legalitas terhadap semua mitra kerja UPBU Kelas II kalimarau dan menolak bandar udara Kalimarau dijual kepada pihak asing.
“Disinyalir ada perusahaan yang beroperasi di dalam bandar udara Kalimarau yang belum mengantongi izin lengkap. Hal tersebut jika tidak segera ditertibkan akan berdampak pada keselamatan serta keamanan barang bawaan penumpang. Kami berharap, dalam pertemuan nanti bisa mencapai hasil yang diinginkan secara bersama,” pungkasnya. (ind)
Korlap elemen masyarakat Berau, Samsul Bahri mengatakan Kamis lalu, pihaknya telah melakukan aksi damai di depan kantor UPBU Bandara Kalimarau, akan tetapi hasil yang didapat tidak memuaskan yang dikarenakan Kepala UPBU Kalimarau tidak dapat hadir. Dengan demikian, pihaknya melayangkan surat ke DPRD agar bisa memanggil Kepala UPBU dan menjelaskan apa yang menjadi keluhan saat ini.
“Kami menganggap, pengelolaan UPBU Kalimarau kurang efektif. Itu terlihat dari, masih sering terjadinya hal tidak baik yang dilakukan oleh oknum pekerja di UPBU Bandara Kalimaru. Contoh, kemarin pihak kepeolisian telah menahan dua orang pekerja kargo UPBU Kalimarau yang ketahuan membongkar paket orang. Tentu saja, ini merupakan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, mengingat bandara kita ini masih skala kecil dan hal tersebut tidak harus terjadi,”terangnya.
Ditambahkan, dalam aksi demo kemarin mereka menyampaikan lima poin tuntutan yakni transparansi pengelolaan bandar udara kalimarau, transparansi rekruitmen tenaga kerja terhadap semua mitra kerja UPBU Kelas II kalimarau, transparansi atas legalitas terhadap semua mitra kerja UPBU Kelas II kalimarau dan menolak bandar udara Kalimarau dijual kepada pihak asing.
“Disinyalir ada perusahaan yang beroperasi di dalam bandar udara Kalimarau yang belum mengantongi izin lengkap. Hal tersebut jika tidak segera ditertibkan akan berdampak pada keselamatan serta keamanan barang bawaan penumpang. Kami berharap, dalam pertemuan nanti bisa mencapai hasil yang diinginkan secara bersama,” pungkasnya. (ind)