Muharram menegaskan, jabatan sebagai kepala sekolah hanyalah tugas tambahan, seorang kepala sekolah tetap berprofesi sebagai guru yang bertugas mendidik para pelajar sejak usia dini.
Karena itu, dirinya dengan tegas meminta agar kepala sekolah yang baru bisa mengayomi guru serta anak didik di masing-masing sekolah. “Jadi kepala sekolah jangan seolah-olah jadi raja, ini hanya pembagian tugas dan menjadi manager di sekolah, supaya berjalan efektif dan nyaman. Jangan merasa lebih dari yang lain, jangan merasa berkuasa,” tegasnya.
Menurutnya, kenyamanan di sekolah merupakan faktor utama bagi guru dan pelajar bisa mengikuti proses belajar mengajar secara maksimal. Termasuk soal kenyamanan bagi peserta didik. Menurut Muharrram, tidak sedikit anak usia sekolah berhenti atau tidak mau masuk sekolah karena suasana yang kurang nyaman. “Buat lingkungan sekolah nyaman dan gurunya menyenangkan, banyak anak sekolah yang berhenti atau tidak mau sekolah karena takut dimarahi guru, setiap hari diomeli guru. Mulai sekarang harus diurbah, membangun suasana belajar-mengajar yang menyenangkan,” imbuhnya.
Salah satu cara memberikan rasa nyaman, kata Muharram yang juga pernah menjadi guru ini meminta, agar guru memberikan tugas sekolah yang sepantasnya. “Jangan beri banyak PR untuk pelajar. Yang terjadi malah memberikan tugas lebih banyak, dari materi yang diajarkan. Di negara maju, hampir tidak ada PR, karena PR ini menjadi alasan anak-anak tidak turun sekolah karena takut PRnya belum selesai. PR tidak bisa menyelesaikan karena gurunya hanya memberi materi sedikit, apalagi kalau diberi hukum sehingga menimbulkan suasana menakutkan,” jelasnya.
Selain itu, ia juga berpesan agar kepala sekolah bisa memanfaatkan dan memaksimalkan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dengan sebaik mungkin. Begitu juga dengan pertanggung jawabannya bisa mengikuti aturan yang ada. Ditegaskan Muharram, saat ini pelaporan BOSDA dan BOSNAS sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.
“Jadi pelaporan ini juga mempengaruhi opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apakah kita layak mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Saya harap kepala sekolah yang dilantik ini fokus dalam persoalan ini,” pungkasnya. (ind)
