Isnaini menuturkan, saat ini pegadilan agama tidak masuk kewenangan Kementerian Agama, karena sejak beberapa tahun lalu berada langsung di bawah Mahkamah Agung (MA) RI. Namun untuk di daerah, koordinasi dan komunikasi tetap dilakukan dengan Kanwil Kemenag.
“Karena belum ada tenaga pegawai dan hakim, sehingga saat ini Pengadilan Agama Negeri Sendawar melakukan sistem Sidang Keliling. Syukurlah, sangat memudahkan masyarakat yang bermasalah dan memerlukan pengadilan agama di Kubar. Artinya tenaga pegawai dari Pangadilan Agama Negeri Tenggarong datang ke Kubar melakukan sidang keliling,” bebernya.
“Dengan adanya Pengadilan Agama Negeri Sendawar, sehingga Kanwil Kemenag Kubar sangat terbantu,” pungkasnya.
Untuk diketahui, terbentuknya Pengadilan Agama Negeri Sendawar, berdasarkan Keputusan Presiden RI No 13/2016 tentang pembentukan pengadilan agama di wilayah RI.
Perlu diketahui, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No 50/2010 tentang Peradilan Agama. (imr)
Isnaini menuturkan, saat ini pegadilan agama tidak masuk kewenangan Kementerian Agama, karena sejak beberapa tahun lalu berada langsung di bawah Mahkamah Agung (MA) RI. Namun untuk di daerah, koordinasi dan komunikasi tetap dilakukan dengan Kanwil Kemenag.
“Karena belum ada tenaga pegawai dan hakim, sehingga saat ini Pengadilan Agama Negeri Sendawar melakukan sistem Sidang Keliling. Syukurlah, sangat memudahkan masyarakat yang bermasalah dan memerlukan pengadilan agama di Kubar. Artinya tenaga pegawai dari Pangadilan Agama Negeri Tenggarong datang ke Kubar melakukan sidang keliling,” bebernya.
“Dengan adanya Pengadilan Agama Negeri Sendawar, sehingga Kanwil Kemenag Kubar sangat terbantu,” pungkasnya.
Untuk diketahui, terbentuknya Pengadilan Agama Negeri Sendawar, berdasarkan Keputusan Presiden RI No 13/2016 tentang pembentukan pengadilan agama di wilayah RI.
Perlu diketahui, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No 50/2010 tentang Peradilan Agama. (imr)