“Kejari Kubar dalam 2017 telah menangani 184 perkara pidana umum yang masuk. Narkoba berada di tingkat pertama, menyusul perlindungan anak dan kehutanan. Namun demikian, ada penurunan narkoba hanya 45 perkara, sedangkan tahun 2016 lalu sebanyak 60 perkara narkoba,” beber Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers di Kantor Kejari di Sendawar, Selasa (11/12).
Menurutnya, masih dalam pidana umum, perkara Perlindungan Anak mendominasi. Syarief menegaskan, keberhasilan mengungkap dan menangani kasus tersebut, merupakan keberhasilan seluruh pihak. “Termasuk Polri, Kejaksaan, Pemkab Kubar, BNK Kubar, dan instansi lainnya,” ujarnya.
Pada penanganan Pidana Khusus, tak luput tiga perkara besar berhasil ditangani Kejari Kubar. Di antaranya dugaan korupsi oleh tiga yayasan di Kubar dari pemberian dana hibah oleh Permprov Kaltim sebesar Rp18 miliar, menyusul dugaan korupsi proyek Jembatan Tikah Mahulu merugikan negara Rp2 miliar, dugaan korupsi alat kesehatan (Alkes) RSUD HIS sebesar Rp 1,2 miliar. “Penanganannya hingga saat ini, perkara Alkes RSUD HIS sudah masuk dalam persidangan dan pemeriksaan saksi, segera ada vonis. Perkara JembatanTikah Mahulu menyusul limpah pengadilan tipikor, begitu juga korupsi dana hibah tiga yayasan segera akan dilimpahkan,” ungkap Syarief.
Tidak hanya kasus-kasus pidana umum dan khusus tersebut. Sepanjang 2017, Kejari Kubar juga telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp2 miliar dari kasus dugaan korupsi Panwaslu Kubar. Menyusul setoran ke kas negara dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2017 sebesar Rp1,2 miliar dari lelang barang rampasan.
“Total PNBP Rp3 miliar, termasuk pendapatan negara dari pajak yang belum tertagih, dapat ditagih melalui Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daserah (TP4D). Yang dalam pelaksanaannya Kejari Kubar sebagai pengacara pemerintah,” tuturnya.(imr)
