Ia mengatakan penggunaan gas elpiji yang tidak sesuai peruntukannya, akan mempengaruhi ketersediaan gas di tengah masyarakat. Kalau pegawai membeli elpiji iga kilogram memang tidak ada sanksi pidananya, tapi kalau pegawai membeli elpiji bersubisidi dan masyarakat miskin tidak kebagian, itu sama saja memakan hak orang miskin.
Agus juga berpesan kepada pihak Pertamina yang menggelar kegiatan sosialisasi, agar memastikan pasokan elpiji bright gas terjamin. “Percuma saja, kalau bright gas tidak tersedia di pasaran, masyarakat akan membeli apa yang ada, termasuk elpiji tiga kilogram,” tegas Agus.
Region Manajer Domestik Gas Regin Kalimantan, Tirto Petrus Ginting mengatakan, penggunaan elpiji tiga kilogram tidak terlepas dari program konversi dari minyak tanah yang dilaksanakan sejak delapan tahun lalu. “Di Kaltim, sudah hampir semua sudah terkonversi menjadi elpiji. Karena elpiji lebih efisien dan bersih untuk diaplikasikan dalam rumah tangga,” paparnya.
Bright gas sendiri muncul karena kebutuhan pasar. Tirto menjelaskan, di pasaran telah tersedia elpiji 12 kilogram dan elpiji tiga kilogram. “Tapi elpiji 12 kilogram mungkin terlalu mahal, akhirnya kebanyakan orang memilih elpiji tiga kilogram yang disubsidi pemerintah. Untuk itu, kami memunculkan bright gas, sebagai alternatif bagi mereka yang tidak berhak menggunakan elpiji bersubsidi,” ujar Tirto.
Di Kabupaten Berau, kata Tirto, sudah ada dua agen bright gas dan 90 pangkalan untuk melayani kebutuhan masyarakat.
“Pertamina juga mengadakan program barter khusus ASN yang memiliki dua tabung elpiji melon untuk ditukar secara gratis dengan tabung 5,5 kilogram,” pungkasnya. (ind)
