“Jadi sebelum saya selaku Bupati disalahkan Gubernur, lebih baik bapak yang saya ingatkan duluan agar hati - hati. Jika terlambat sehari maupun lebih maka akan mempengaruhi sistem yang ada di Kabupaten, dan bahkan bukan tidak mungkin kita tidak akan lagi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jika LPj dari kampung dan desa - desa terlambat masuk ke kabupaten, sehingga pelaporan kabupaten yang seharusnya masuk ke provinsi cepat juga ikut lambat termasuk sampai ke pusat,” ungkap Muharram.
Ia juga tegaskan, agar kepala kampung baik yang masih menjabat maupun yang sudah terpilih agar jangan sampai sekali - kali lambat dalam menyetorkan LPj Kampung dan juga jangan sampai salah. Ini juga modal sekaligus tantangan bagi para Kepala Kampung incumbent untuk ikut dipemilihan lagi berikutnya. “Yang lebih penting dari masa jabatan pada pemerintahan di kampung adalah pertama output-nya, yaitu kesejahteraan rakyat, tidak berguna pelaporan yang tepat waktu namun masyarakatnya malah tidak mengalami perubahan. Kepala kampung harus tahu perkembangan dan kondisi warganya, jangan sampai ada pembatasan warga yang ingin berusaha. Dengan kata lain sebagai aparat kampung permudahlah kalau memang sudah memenuhi ketentuan. Namun beda halnya kalau memang ada kekurangan persyaratan tetapi disampaikan dengan baik dan bijak,” pungkasnya. (ind)
