1 menit baca0 kali dibaca
Penulis: La Eko
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Penyederhanaan regulasi Izin Memiliki Tanah Negara (IMTN) dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kepemilikan lahan saat ini terus digodok DPRD Kota Balikpapan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan Simon Sulean menjelaskan, pembahasan revisi aturan tersebut saat ini masih berlangsung di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Perubahan regulasi diperlukan agar proses administrasi pertanahan menjadi lebih sederhana, cepat dan tidak menambah beban biaya bagi masyarakat.
Satu diantara poin yang diusulkan dalam pembahasan tersebut yakni pengukuran lahan cukup dilakukan satu kali melalui survei yang telah memenuhi ketentuan administrasi maupun teknis.
“Perda ini nantinya bagaimana supaya bisa disederhanakan. Kami juga akan berkolaborasi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) agar pengukuran tanah masyarakat cukup satu kali,” kata Simon kepada Korankaltim.com Selasa (12/5/2026).
DPRD mengusulkan agar BPN tidak perlu lagi melakukan pengukuran ulang apabila hasil survei independen dinilai telah memenuhi standar yang ditetapkan.
Dalam skema itu, titik koordinat dari hasil survei independen dapat langsung digunakan sebagai dasar pengurusan dokumen pertanahan. Langkah tersebut dinilai dapat memangkas proses birokrasi sekaligus mengurangi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat.
Penyederhanaan regulasi IMTN diharapkan dapat mempercepat proses legalitas kepemilikan tanah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Kota Balikpapan.
“Jadi tidak memberatkan biaya kepada masyarakat dua kali. Ini yang kami usahakan ke depan, supaya pengukuran cukup satu kali saja,” tutup Simon.
Editor: Aspian Nur
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan Simon Sulean menjelaskan, pembahasan revisi aturan tersebut saat ini masih berlangsung di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Perubahan regulasi diperlukan agar proses administrasi pertanahan menjadi lebih sederhana, cepat dan tidak menambah beban biaya bagi masyarakat.
Satu diantara poin yang diusulkan dalam pembahasan tersebut yakni pengukuran lahan cukup dilakukan satu kali melalui survei yang telah memenuhi ketentuan administrasi maupun teknis.
“Perda ini nantinya bagaimana supaya bisa disederhanakan. Kami juga akan berkolaborasi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) agar pengukuran tanah masyarakat cukup satu kali,” kata Simon kepada Korankaltim.com Selasa (12/5/2026).
DPRD mengusulkan agar BPN tidak perlu lagi melakukan pengukuran ulang apabila hasil survei independen dinilai telah memenuhi standar yang ditetapkan.
Dalam skema itu, titik koordinat dari hasil survei independen dapat langsung digunakan sebagai dasar pengurusan dokumen pertanahan. Langkah tersebut dinilai dapat memangkas proses birokrasi sekaligus mengurangi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat.
Penyederhanaan regulasi IMTN diharapkan dapat mempercepat proses legalitas kepemilikan tanah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Kota Balikpapan.
“Jadi tidak memberatkan biaya kepada masyarakat dua kali. Ini yang kami usahakan ke depan, supaya pengukuran cukup satu kali saja,” tutup Simon.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
