2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: La Eko
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Kebijakan pemerintah yang mencabut sekitar 8.000 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kota Balikpapan mendapat sorotan dari DPRD setempat.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamid meminta pemerintah melakukan pendalaman terhadap alasan dan motif pencabutan tersebut, mengingat kebijakan ini menyangkut hak kesehatan masyarakat.
Persoalan PBI bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan warga dan langkah pencabutan harus dikaji secara serius agar tidak merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Ini menyangkut masalah kesehatan masyarakat di Kota Balikpapan. Program BPJS Kesehatan gratis sedang disosialisasikan kepada masyarakat tetapi di sisi lain terjadi pencabutan PBI. Tentu ini menjadi dilema,” ujar Hamid Rabu (18/2/2026).
Sinkronisasi data antara pemerintah dan kondisi riil di lapangan sangat penting karena masih ditemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan, dimana ada warga yang secara ekonomi tergolong mampu namun tetap menerima bantuan.
“Fakta di lapangan kadang berbeda dengan data. Ada yang menerima bantuan ternyata memiliki kendaraan pribadi atau tergolong keluarga mampu,” ungkapnya.
Para ketua RT diminta agar lebih selektif dan objektif dalam mendata warga yang layak menerima bantuan. Verifikasi dan validasi data dinilai menjadi kunci agar program bantuan tepat sasaran.
Sebagai anggota DPRD, Hamid memastikan mereka akan terus melakukan fungsi pengawasan dengan turun langsung ke lapangan guna memantau kondisi masyarakat dan memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar berhak.
Terkait kemungkinan peserta PBI yang dicabut dialihkan ke program BPJS Kesehatan gratis kelas III, Hamid menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut.
“Tentu itu yang diharapkan. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucap Hamid.
Kebijakan efisiensi anggaran juga diminta tidak mengesampingkan sektor pendidikan dan kesehatan karena kedua sektor tersebut merupakan prioritas utama yang tidak boleh dikurangi perhatian dan alokasinya.
“Pendidikan dan kesehatan adalah prioritas. Tidak boleh dikesampingkan. APBD harus diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” tutup Hamid.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
