Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri menjelaskan hal itu usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Ketua RT 48 di gedung DPRD Balikpapan, Senin (13/10/2025).
Menurutnya, tanpa penyelesaian lahan, program pengendalian banjir sulit direalisasikan meski perencanaan teknis sudah siap.
“Dari empat solusi yang dibahas, pembangunan bendali jadi prioritas utama. Kami berharap tanah warga di sekitar lokasi bisa segera dibebaskan agar program ini bisa berjalan,” ujar Yusri.
Dalam pertemuan itu, pemerintah dan DPRD membahas empat langkah utama untuk mengatasi persoalan banjir yang sempat merendam rumah warga beberapa waktu lalu.
Keempatnya adalah pelebaran drainase, pendalaman sedimen, pembangunan bozem serta alternatif rumah pompa. Namun rencana pembangunan rumah pompa masih menunggu hasil kajian teknis.
“Yang sudah punya kajian baru di Kelandasan Kecil dan Kelandasan Besar. Jadi, untuk kawasan Gunung Bahagia kami masih menunggu hasil analisisnya,” terangnya.
Komisi III akan terus mengawal proses koordinasi lintas sektor agar solusi penanganan banjir bisa segera terealisasi. “Kami akan pantau terus progresnya. Bulan depan dijadwalkan RDP lanjutan dengan dinas terkait,” sebut Yusri lagi.
Dukungan masyarakat juga menjadi faktor penting agar program berjalan lancar. “Kalau ada warga yang lahannya masuk area bendali, kami berharap bisa mendukung. Karena tujuan akhirnya untuk kepentingan bersama,” tegasnya.
DPRD menilai sinergi antara pemerintah, masyarakat dan lembaga legislatif menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi persoalan banjir di Balikpapan Selatan.
“Ini bagian dari misi besar pemerintah kota untuk mengurangi titik banjir secara bertahap. Kami optimis hasil RDP ini akan membawa kemajuan nyata bagi warga Gunung Bahagia,” tutup Yusri.
Editor: Aspian Nur