Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada acara penyerahan penghargaan Jaring Pengaman Sosial dan Politik (Jospol), insentif guru non ASN, serta insentif marbot dan penjaga rumah ibadah non Muslim di Gedung BSCC Dome, Rabu (17/9/2025).
Menurut Rahmad, pemangkasan DBH berpotensi memengaruhi semangat pembangunan di daerah. Namun, ia optimistis Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) akan mengambil langkah bijak dalam menyikapi kondisi ini.
“Semua kabupaten dan kota merasakan hal yang sama. Tapi saya yakin Pak Gubernur akan mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana,” ujarnya.
Lanjutnya, Pemkot Balikpapan tetap memprioritaskan program yang langsung dirasakan masyarakat, seperti layanan BPJS gratis bagi warga bukan penerima upah serta pendidikan gratis bagi anak-anak Balikpapan.
“Kami yakin program ini benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga,” tambahnya.
Rahmad berharap pemotongan DBH tidak berdampak pada sektor vital. “Kalaupun ada pengurangan, jangan sampai pendidikan dan kesehatan ikut terimbas. Dua sektor ini sangat penting karena langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut pada Kamis (18/9/2025) akan digelar pertemuan sinkronisasi antara Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI di Senayan. Ia menilai Kaltim sebagai salah satu daerah yang paling bergantung pada DBH.
“Hari ini yang kami dengar, angka pemotongannya 75 persen. Kalau seharusnya Kaltim menerima Rp6 triliun, mungkin hanya tersisa Rp1,4 triliun. Semoga nanti ada perubahan, bahkan penambahan, bukan pemangkasan. Program prioritas tetap berjalan,” pungkasnya.
Editor: Erwin