1 menit baca0 kali dibaca
Penulis: La Eko
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan program prioritas pemerintah daerah di tengah rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada acara penyerahan penghargaan Jaring Pengaman Sosial dan Politik (Jospol), insentif guru non ASN, serta insentif marbot dan penjaga rumah ibadah non Muslim di Gedung BSCC Dome, Rabu (17/9/2025).
Menurut Rahmad, pemangkasan DBH berpotensi memengaruhi semangat pembangunan di daerah. Namun, ia optimistis Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) akan mengambil langkah bijak dalam menyikapi kondisi ini.
“Semua kabupaten dan kota merasakan hal yang sama. Tapi saya yakin Pak Gubernur akan mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana,” ujarnya.
Lanjutnya, Pemkot Balikpapan tetap memprioritaskan program yang langsung dirasakan masyarakat, seperti layanan BPJS gratis bagi warga bukan penerima upah serta pendidikan gratis bagi anak-anak Balikpapan.
“Kami yakin program ini benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga,” tambahnya.
Rahmad berharap pemotongan DBH tidak berdampak pada sektor vital. “Kalaupun ada pengurangan, jangan sampai pendidikan dan kesehatan ikut terimbas. Dua sektor ini sangat penting karena langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut pada Kamis (18/9/2025) akan digelar pertemuan sinkronisasi antara Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI di Senayan. Ia menilai Kaltim sebagai salah satu daerah yang paling bergantung pada DBH.
“Hari ini yang kami dengar, angka pemotongannya 75 persen. Kalau seharusnya Kaltim menerima Rp6 triliun, mungkin hanya tersisa Rp1,4 triliun. Semoga nanti ada perubahan, bahkan penambahan, bukan pemangkasan. Program prioritas tetap berjalan,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada acara penyerahan penghargaan Jaring Pengaman Sosial dan Politik (Jospol), insentif guru non ASN, serta insentif marbot dan penjaga rumah ibadah non Muslim di Gedung BSCC Dome, Rabu (17/9/2025).
Menurut Rahmad, pemangkasan DBH berpotensi memengaruhi semangat pembangunan di daerah. Namun, ia optimistis Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) akan mengambil langkah bijak dalam menyikapi kondisi ini.
“Semua kabupaten dan kota merasakan hal yang sama. Tapi saya yakin Pak Gubernur akan mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana,” ujarnya.
Lanjutnya, Pemkot Balikpapan tetap memprioritaskan program yang langsung dirasakan masyarakat, seperti layanan BPJS gratis bagi warga bukan penerima upah serta pendidikan gratis bagi anak-anak Balikpapan.
“Kami yakin program ini benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga,” tambahnya.
Rahmad berharap pemotongan DBH tidak berdampak pada sektor vital. “Kalaupun ada pengurangan, jangan sampai pendidikan dan kesehatan ikut terimbas. Dua sektor ini sangat penting karena langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut pada Kamis (18/9/2025) akan digelar pertemuan sinkronisasi antara Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI di Senayan. Ia menilai Kaltim sebagai salah satu daerah yang paling bergantung pada DBH.
“Hari ini yang kami dengar, angka pemotongannya 75 persen. Kalau seharusnya Kaltim menerima Rp6 triliun, mungkin hanya tersisa Rp1,4 triliun. Semoga nanti ada perubahan, bahkan penambahan, bukan pemangkasan. Program prioritas tetap berjalan,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
