Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Republik Indonesia Joko Sasmito kepada Korankaltim.com mengatakan, KY tidak berwenang menilai putusan benar atau salah terkait disparitas putusan hakim yang dinilai lebih rendah.
“Karena hakim dilindungi oleh doktrin kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dan independen sehingga tidak dapat diintervensi," kata Joko Kamis (1/8/2024).
Karena itu upaya hukum dari pengadilan yang lebih tinggilah yang berhak menilai dan mengubah suatu putusan jika salah satu pihak tidak puas atas suatu putusan tersebut.
"Walau KY tidak bisa menilai suatu putusan tapi melalui putusan tersebut KY dapat menelusuri adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," sebut Joko.
Editor: Aspian Nur
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Republik Indonesia Joko Sasmito kepada Korankaltim.com mengatakan, KY tidak berwenang menilai putusan benar atau salah terkait disparitas putusan hakim yang dinilai lebih rendah.
“Karena hakim dilindungi oleh doktrin kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dan independen sehingga tidak dapat diintervensi," kata Joko Kamis (1/8/2024).
Karena itu upaya hukum dari pengadilan yang lebih tinggilah yang berhak menilai dan mengubah suatu putusan jika salah satu pihak tidak puas atas suatu putusan tersebut.
"Walau KY tidak bisa menilai suatu putusan tapi melalui putusan tersebut KY dapat menelusuri adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," sebut Joko.
Editor: Aspian Nur