2 menit baca605 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Syukri Wahid telah memenuhi panggilan Polda Kaltim atas laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dilayangkan kepadanya.
Hal tersebut disampaikan Syukri Wahid didamping kuasa hukumnya Agus Amri dalam konferensi pers yang digelar di gedung DPRD Balikpapan, Senin (17/10/2022).
Syukri menerangkan, sebagai warga negara dirinya memberikan apresiasi terhadap pihak kepolisian dan dia meyakini pihak kepolisian juga bekerja dengan prosedur dan profesional. Hal itu yang mendasari dirinya hadir sebagai itikad baik untuk memenuhi undangan pihak kepolisian.
"Saya ingin menyampaikan bahwa, saya adalah kader yang turut berkiprah membesarkan PKS Balikpapan dan itu tak bisa dibantahkan. Dan saya dedikasikan seluruh waktu saya dan pikiran saya untuk membesarkan partai ini. Tapi dengan adanya laporan tersebut semakin membuat saya secara pribadi sangat perhatian, dengan perlakuan salah satu pelapor yang mengatasnamakan lembaga atas dugaan pencamaran nama baik berdasarkan laporan UU ITE," ujarnya.
Dirinya menyangkan sikap partai memperlakukan dirinya, padahal dirinya memberikan sumbangsih sebanyak 4.252 suara terbesar di Dapil Balikpapan Utara dan dia terbanyak nomor 2 dan dirinya berkontribusi untuk mendapatkan kursi unsur pimpinan DPRD.
"Jadi saya gunakan hak saya, dan saya juga telah meberikan keterangan di Polda bahwa siapa yang melaporkan saya. Dan biar kuasa hukum saya yang sampaikan apakah dia memenuhi unsur legal standing UU ITE itu tersebut," jelasnya.
Pasalnya dia menilai laporan ini salah alamat dan tidak tepat secara konteks hukum. Dirinya sudah memberikan keterangan tulisan tujuannya apa, dimana terjadi dan dirinya tegaskan postingan dirinya tersebut berbasis fakta.
"Posting saya telah terjadi, dan memiliki basis kebenaran. Dan saya tidak pernah menyebutkan nama personal dan lembaga apapun saya pastikan. Tadi juga saya sudah menambahkan alat bukti. Selebihnya siapa yang melapor,apakah legal standingnya memenuhi. Insya Allah saya katakan itu tidak memiliki legal standing," bebernya.
Seperti diketahui, adapun beberapa laporan yang dituding melanggar UU ITE yakni berdasarkan empat postingan dari platform media sosial pribadi milik Syukri Wahid yakni pada Oktober 2021 hingga Februari, April, dan Agustus 2022.
Ditempat yang sama, Kuasa Hukum Syukri Wahid, Agus Amri menambahkan bahwa dirinya mengaku bingung atas aduan atau laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nasrul Hamdi, apalagi laporan tersebut mengatasnamakan sebuah partai PKS.
"Apa legal standing Nasrul Hamdi melaporkan bahwa PKS diserang, dihina dan dituduh. Kita bicara aspek hukum tanya dulu kamu siapa kepentingan mu apa sebelum kita bicara masalahnya apa. Dan Nasrul Hamdi ini tidak memiliki kualitas untuk melaporkan. Karena dia bukan siapa-siapa di PKS dan tak memiliki mandat. Itu baru berbicara legal standing. Kemudian secara aspek material untuk bisa merasa terhina itu harus personal," jelasnya.
Dipastikannya dalam semua postingan kliennya tersebut tidak pernah menyebut nama pelapor, dan ini menjadi sangat serius jika itu tidak terbukti maka bisa menjadi boomerang baginya.
"Kami akan ikuti prosesnya, namun ada konsekuensinya jika tidak terbukti, proses hukum ini kan ada ujungnya ada. Nanti kami akan minta, jika kepolisian mengatakan tidak cukup bukti ya siap-siap saja," ungkapnya
Penulis: Laeko
Editor: Maruly Zainuddin
Syukri menerangkan, sebagai warga negara dirinya memberikan apresiasi terhadap pihak kepolisian dan dia meyakini pihak kepolisian juga bekerja dengan prosedur dan profesional. Hal itu yang mendasari dirinya hadir sebagai itikad baik untuk memenuhi undangan pihak kepolisian.
"Saya ingin menyampaikan bahwa, saya adalah kader yang turut berkiprah membesarkan PKS Balikpapan dan itu tak bisa dibantahkan. Dan saya dedikasikan seluruh waktu saya dan pikiran saya untuk membesarkan partai ini. Tapi dengan adanya laporan tersebut semakin membuat saya secara pribadi sangat perhatian, dengan perlakuan salah satu pelapor yang mengatasnamakan lembaga atas dugaan pencamaran nama baik berdasarkan laporan UU ITE," ujarnya.
Dirinya menyangkan sikap partai memperlakukan dirinya, padahal dirinya memberikan sumbangsih sebanyak 4.252 suara terbesar di Dapil Balikpapan Utara dan dia terbanyak nomor 2 dan dirinya berkontribusi untuk mendapatkan kursi unsur pimpinan DPRD.
"Jadi saya gunakan hak saya, dan saya juga telah meberikan keterangan di Polda bahwa siapa yang melaporkan saya. Dan biar kuasa hukum saya yang sampaikan apakah dia memenuhi unsur legal standing UU ITE itu tersebut," jelasnya.
Pasalnya dia menilai laporan ini salah alamat dan tidak tepat secara konteks hukum. Dirinya sudah memberikan keterangan tulisan tujuannya apa, dimana terjadi dan dirinya tegaskan postingan dirinya tersebut berbasis fakta.
"Posting saya telah terjadi, dan memiliki basis kebenaran. Dan saya tidak pernah menyebutkan nama personal dan lembaga apapun saya pastikan. Tadi juga saya sudah menambahkan alat bukti. Selebihnya siapa yang melapor,apakah legal standingnya memenuhi. Insya Allah saya katakan itu tidak memiliki legal standing," bebernya.
Seperti diketahui, adapun beberapa laporan yang dituding melanggar UU ITE yakni berdasarkan empat postingan dari platform media sosial pribadi milik Syukri Wahid yakni pada Oktober 2021 hingga Februari, April, dan Agustus 2022.
Ditempat yang sama, Kuasa Hukum Syukri Wahid, Agus Amri menambahkan bahwa dirinya mengaku bingung atas aduan atau laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nasrul Hamdi, apalagi laporan tersebut mengatasnamakan sebuah partai PKS.
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
"Apa legal standing Nasrul Hamdi melaporkan bahwa PKS diserang, dihina dan dituduh. Kita bicara aspek hukum tanya dulu kamu siapa kepentingan mu apa sebelum kita bicara masalahnya apa. Dan Nasrul Hamdi ini tidak memiliki kualitas untuk melaporkan. Karena dia bukan siapa-siapa di PKS dan tak memiliki mandat. Itu baru berbicara legal standing. Kemudian secara aspek material untuk bisa merasa terhina itu harus personal," jelasnya.
Dipastikannya dalam semua postingan kliennya tersebut tidak pernah menyebut nama pelapor, dan ini menjadi sangat serius jika itu tidak terbukti maka bisa menjadi boomerang baginya.
"Kami akan ikuti prosesnya, namun ada konsekuensinya jika tidak terbukti, proses hukum ini kan ada ujungnya ada. Nanti kami akan minta, jika kepolisian mengatakan tidak cukup bukti ya siap-siap saja," ungkapnya
Penulis: Laeko
Editor: Maruly Zainuddin
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
