"Kemudian gudang kami yang ada saat ini kan harus kami bersihkan. Untuk persiapan logistik yang baru datang itu juga belum bisa kami lakukan. Kemudian secara fisik, pagar kantor KPU yang ada saat ini juga sudah rusak berat. Kami harus memperbaiki, dan ada beberapa atap yang bocor. Nah yang paling vital adalah, bulan ini kami tidak bisa bayar listrik. Dan sebentar lagi kami akan bersurat kepada PLN untuk penundaan pembayaran itu yang paling vital dan internet," ujar Ketua KPU Kota Balikpapan, Noor Thoha saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/9/2022).
Dia menambahkan, KPU Balikpapan sejatinya mendapatkan dana hibah tahapan, dan hibah non tahapan. Hibah non tahapan itu biasa digunakan untuk membiayai pelaksanaan operasional ketika tidak ada tahapan.
Tujuannya untuk merawat gedung, bayar listrik, bayar internet dan operasional lainnya. "Biasanya kami di bulan 4 dan 5 itu sudah cair. Nah sekarang sudah sampai dengan bulan 9 itu belum cair. Kemarin kami sudah menghadap Inspektorat terkait dengan ini dan meminta petunjuk. Dari Inspektorat ternyata terkendala dengan laporan LPj hibah di tahun 2021 oleh Sekretaris yang sampai sekarang belum selesai," terangnya.
Diakui Noor Thoha, ada beberapa berkas yang belum ditandatangani oleh Sekretaris lama dan ketika itu belum selesai, maka Inspektorat juga tidak akan berani mengucurkan hibah.
"Inilah bagian upaya kami. Karena hibah 2022 itu kami pergunakan untuk persiapan pemilu di tahun 2024.Kalau dibilang penting yah sangat penting sekali. Terkait persiapan-persiapan di tahun 2024," pungkasnya.
Penulis: Laeko
Editor: Maruly Zainuddin
