Kepala Stasiun PSDKP Tarakan Johanis J.Medea menjelaskan selain karena luasnya perairan yang diawasi sehingga perlu dibangun pangkalan tersendiri, juga untuk melakukan pengawasan di area kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dia sudah menentukan rencana lokasi pangkalan PSDKP yakni di kawasan TPI Penajam Paser Utara (PPU).“Kami evaluasi melihat kondisi yang ada kami berusaha sedang meningkatkan kelembagaan di wilayah Kaltim. Harapannya dengan itu bisa dibangun pangkalan PSDKP di Kaltim. Selama ini kan di Kaltim tanggungjawabnya ke PSDKP Tarakan. Ke depan Kaltim akan berdiri (Pangkalan PSDKP, red) sekelas eselon tiga itu di bawah kementerian,” paparnya.
Menurutnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan cukup besar, kemudian beberapa wilayah ada yang menjadi kawasan konservasi serta wilayah strategis Nasional tertentu seperti Maratua menjadi alasannya.
“Selain itu, pemanfaatan ruang laut yang cukup besar ada di Kaltim sehingga pengolahan kelautan dan perikanan juga cukup banyak dan kegiatan ekspor juga cukup banyak dan juga dengan kehadiran IKN. Itu tentunya sudah jadi sebuah kewajiban PSDKP untuk mengamankan wilayah pesisir dan laut di IKN,” jelasnya.
Pembangunan itupun tentunya mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di mana dia menyampaikan, bahwa Gubernur Kaltim melalui Sekretaris Provinsi (Sekprov) tengah berupaya menyiapkan lahan untuk dihibahkan Dirjen PSDKP untuk mengawal pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Kaltim.
“Saat ini prosesnya kami sudah mengajukan ke Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Kementrian Keuangan. Tinggal lihat perkembangannya seperti apa?. Untuk Realisasinya menunggu karena keterkaitan dengan instansi lainya, yang jelas PSDKP sudah mengajukan untuk pembangunan,” jelasnya.
Oleh sebab itu dalam hal pengawasan pihaknya juga melibatkan Kelompok Mayarakat Pengawas (Pokmaswas), sebagai ujung tombak membantu pengawasan di lapangan.
Di mana tugas pokoknya membantu dalam hal melihat, menemukan dan melaporkan kepada pengawas perikanan maupun Polsus kelautan terkait pelanggaran yang terjadi di pesisir kemudian.
“Pengawasan di Kaltim ini luar biasa bahkan pokmaswasnya dapat penghargaan terbaik di Indonesia itu pengawas dari Marang Kayu. Tentunya PSDKP itu tidak bisa berdiri sendiri selain menggandeng aparat hukum lainya tentu sangat penting untuk menggandeng atau melibatkan masyarakat dalam hal ini Pokmaswa Kelompok masyarakat pengawas yang membantu PSDKP dan pemerintah untuk mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan,” ungkapnya.
Penulis: Yudi Hadi
Editor: Supiansyah
