Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha mengatakan, peluncuran tahapan pemilu tahun 2024 yang berlangsung pada kesempatan tersebut adalah bukti bahwa KPU sudah siap melaksanakan pemilu tahun 2024.
" Tahap awal tentu saja masih terpusat di Jakarta. Karena nantinya mereka yang akan menyusun anggaran dan menyusun regulasi. Kemudian nanti masuk akhir Juli menjelang bulan Agustus sudah kita buka pendaftaran untuk partai politik," ujarnya kepada awak media.
Meski demikian, dia terangkan, untuk pendaftarannya sentralnya ada di Jakarta. Setelah seluruh partai politik mendaftar di Jakarta, nanti dari KPU RI akan menurunkan berkas-berkasnya ke KPU kabupaten kota.
"Jadi ada partai politik yang di verifikasi administrasi saja. Dan ada partai politik yang diverifikasi administrasi dan faktual. Jadi nanti tergantung apakah partai politik itu masuk parlementaria Indonesia atau tidak," jelasnya.
Sementara itu ditanya mengenai persiapan KPU di Balikpapan, dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi tahapan. Ia katakan, tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU, Melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 itu nanti pihaknya akan sosialisasikan, terutama pada partai politik dan kepada masyarakat.
"Yang jelas KPU Balikpapan siap melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024," paparnya.
Disinggung mengenai anggaran, ia katakan, itu sudah ditetapkan dari KPU RI. Karena seluruh biaya untuk Pemilu tahun 2024 itu dicover oleh APBN. Sehingga dipastikan KPU RI yang merancang anggarannya.
"Akan tetapi kalau anggaran untuk Pilkada itu atas usulan kita. Usulannya berapa, karena ini ada pilkada pemilihan Walikota dan Gubernur. Nanti akan ada budget sharing, antara KPU Provinsi dan KPU kabupaten kota. Berapa besarannya anggarannya saat ini masih dirumuskan," bebernya.
Tak hanya itu, dia terangkan, untuk kampanye saat ini dipangkas hanya 75 hari dari sebelumnya tujuh bulan. Sehingga dengan pendeknya masa kampanye ini menuntut KPU untuk siaga penuh dalam hal pengadaan distribusi logistik.
"Pak Tito (Kemendagri) memberikan arahan agar KPU tidak perlu khawatir. Karena nanti akan turun Perpres yang mengatur tentang pengadaan logistik. Hal itu menyusul lamanya pengadaan logistik ini, mulai dari diumumkan dan ketemu pemenang lelangnya yang memakan waktu hampir 60 hari," bebernya.
Selain itu, dia katakan, seluruh jadwal tahapan yang menentukan KPU. Seluruh Peraturan KPU atas konsultasi DPRD dan Pemerintah, meski tak mengikat wajib hukumnya konsultasi.
"Untuk jadwal kampanye nanti KPU yang atur, seperti jadwal untuk kampanye tingkat lokal. Misalkan Balikpapan, nanti kita akan atur nanti, kampanye terbukanya kapan, kampanye lewat media kapan nanti kami yang akan tentukan," paparnya.
Sementara itu, mengenai jumlah partai yang terdaftar di Kemenkumham itu ada 75 partai. Meski demikian dari 75 partai tersebut belum tentu semua menjadi peserta.
"Semua tergantung dari hasil verifikasi administrasi dan faktualnya," pungkasnya.
Penulis: Laeko
Editor: Supiansyah