"Tujuan utama pelaksanaan Operasi Patuh Mahakam 2022 ini untuk meningkatkan kepatuhan pengendara dalam berlalu lintas," kata AKBP Bangun usai Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Mahakam di Halaman Ditlantas Polda Kaltim, Senin (13/6) pagi.
Ada beberapa hal yang menjadi atensi Korps Lalu Lintas terkait dengan pelanggaran prioritas utama selama berlangsungnya Operasi Patuh Mahakam 2022 ini.
Di antaranya tidak menggunakan helm, pengendara di bawah umur, membawa kendaraan dalam kondisi mabuk dan melawan arus lalu lintas serta memacu kendaraan melewati batas kecepatan.
Tidak hanya itu bagi pelanggar, dipastikan akan dikenakan tilang elektronik baik statis maupun mobile pada saat personel melakukan patroli.
"Kami juga mengimbau pengendara untuk melengkapi surat-surat yang diperlukan," ujar Bangun.
Namun demikian pada Operasi Patuh Mahakam tahun ini, lebih mengedepankan upaya preemtif dan preventif. "Tindakan represif atau penegakan hukum, baru akan diambil manakala pelanggaran yang dilakukan berpotensi mengancam keselamatan atau fatalitas korban jiwa," tandasnya.
Penulis: Yudi Hadi
Editor: Supiansyah
"Tujuan utama pelaksanaan Operasi Patuh Mahakam 2022 ini untuk meningkatkan kepatuhan pengendara dalam berlalu lintas," kata AKBP Bangun usai Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Mahakam di Halaman Ditlantas Polda Kaltim, Senin (13/6) pagi.
Ada beberapa hal yang menjadi atensi Korps Lalu Lintas terkait dengan pelanggaran prioritas utama selama berlangsungnya Operasi Patuh Mahakam 2022 ini.
Di antaranya tidak menggunakan helm, pengendara di bawah umur, membawa kendaraan dalam kondisi mabuk dan melawan arus lalu lintas serta memacu kendaraan melewati batas kecepatan.
Tidak hanya itu bagi pelanggar, dipastikan akan dikenakan tilang elektronik baik statis maupun mobile pada saat personel melakukan patroli.
"Kami juga mengimbau pengendara untuk melengkapi surat-surat yang diperlukan," ujar Bangun.
Namun demikian pada Operasi Patuh Mahakam tahun ini, lebih mengedepankan upaya preemtif dan preventif. "Tindakan represif atau penegakan hukum, baru akan diambil manakala pelanggaran yang dilakukan berpotensi mengancam keselamatan atau fatalitas korban jiwa," tandasnya.
Penulis: Yudi Hadi
