"Termasuk BPJS Kesehatan sendiri. Terbaru kemarin yang langsung menerapkan per 1 Maret kemarin yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional)," kata Sugiyanto Minggu (6/3/2022) hari ini.
Kantor BPN mensyaratkan khususnya bagi pembeli tanah harus menggunakan BPJS Kesehatan yang aktif.
Mengenai korelasi antara BPJS Kesehatan dengan Pertanahan yang dianggap tidak berhubungan sama sekali, dasarnya BPJS tidak melihat korelasinya melainkan pengoptimalan JKN -KIS.
"Semua sudah diwajibkan dari tahun 2014 sampai sekarang untuk memiliki BPJS Kesehatan, akan tetapi sampai sekarang faktanya masih banyak yang belum memiliki BPJS Kesehatan," paparnya.
Kalau alasan masyarakat tidak mengurus BPJS Kesehatan karena tidak sakit, faktanya ketika sakit mereka baru mengurus BPJS Kesehatan.
"Dan akhirnya mohon maaf, banyak masyarakat yang protes. Berbagai macam alasan dilayangkan baik itu harus menunggu 14 hari dan lain sebagainya," sebut Sugiyanto.
Dengan Inpres tersebut masyarakat diberi pintu-pintu untuk mengurus BPJS Kesehatan, baik dari BPN, apakah nanti mungkin dari pihak kepolisian pengurusan STNK, kemudian kepengurusan Haji.
"Adanya semua pintu-pintu itu guna memastikan semua masyarakat bisa terjamin oleh BPJS Kesehatan," jelasnya
Dengan adanya ini inpres tersebut pihaknya optimis akan berdampak pada bertambahnya keikutsertaan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan, karena walaupun sehat, ketika mereka mengurus keperluan yang lain itu harus menggunakan BPJS Kesehatan yang aktif.
Penulis: Laeko
Editor: Aspian Nur
