Dalam proses pembangunan khusus nya infrastruktur, masyarakat memiliki hak mengawasi dan mendapatkan informasi terkait dengan proses pembangunan itu.
"Contoh hal kecil yaitu pemasangan papan plang proyek pembangunan, yang tertera di dalamnya seperti jumlah anggaran, CV pelaksana, berapa lama pengerjaannya dan lain sebagainya," kata Eko kepada korankaltim.com, Kamis (25/11/2021)
Ia menerangkan dengan adanya plang proyek, masyarakat dapat mengawasi secara langsung pengerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. "Ketika tidak ada plang proyek maka kami menduga bahwa pengerjaan proyek ini ada yang tidak beres dari awal," terangnya.
Ia menegaskan papan plang proyek sangat penting jangan di pandang sepele, memang kecil tapi itu wajib dipasang dalam aturan nya sudah jelas seperti yang tertuang dalam Perpres 54 tahun 2010 dan Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu ada juga Permen PU 12 tahun 2014 tentang pembangunan drainase kota, infrastruktur, jalan dan proyek irigasi.
"Aturan itu mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara atau daerah wajib memasang papan plang nama proyek" tegasnya.
Dari pantauan pihaknya ada beberapa proyek pembangunan pemerintah yang ada di Kukar khusus nya di Tenggarong banyak yang tidak memasang plang proyek.
Artinya ketika tidak ada pemasangan plang proyek telah melanggar Perpres, Permen PU dan juga melanggar UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Pemasangan plang proyek seharusnya dipasang dari awal sampai akhir pengerjaan proyek sehingga itu menjadi informasi bagi masyarakat untuk mengawasi terkait pengerjaan proyek infrastruktur yang ada.
"Kita berharap pemerintah khususnya Dinas PU untuk tegas menindaklanjuti persoalan papan proyek ini, jangan sampai disepelekan dan dipandang sebelah mata saja," tutupnya.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor : Bambang Irawan
Dalam proses pembangunan khusus nya infrastruktur, masyarakat memiliki hak mengawasi dan mendapatkan informasi terkait dengan proses pembangunan itu.
"Contoh hal kecil yaitu pemasangan papan plang proyek pembangunan, yang tertera di dalamnya seperti jumlah anggaran, CV pelaksana, berapa lama pengerjaannya dan lain sebagainya," kata Eko kepada korankaltim.com, Kamis (25/11/2021)
Ia menerangkan dengan adanya plang proyek, masyarakat dapat mengawasi secara langsung pengerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. "Ketika tidak ada plang proyek maka kami menduga bahwa pengerjaan proyek ini ada yang tidak beres dari awal," terangnya.
Ia menegaskan papan plang proyek sangat penting jangan di pandang sepele, memang kecil tapi itu wajib dipasang dalam aturan nya sudah jelas seperti yang tertuang dalam Perpres 54 tahun 2010 dan Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu ada juga Permen PU 12 tahun 2014 tentang pembangunan drainase kota, infrastruktur, jalan dan proyek irigasi.
"Aturan itu mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara atau daerah wajib memasang papan plang nama proyek" tegasnya.
Dari pantauan pihaknya ada beberapa proyek pembangunan pemerintah yang ada di Kukar khusus nya di Tenggarong banyak yang tidak memasang plang proyek.
Artinya ketika tidak ada pemasangan plang proyek telah melanggar Perpres, Permen PU dan juga melanggar UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Pemasangan plang proyek seharusnya dipasang dari awal sampai akhir pengerjaan proyek sehingga itu menjadi informasi bagi masyarakat untuk mengawasi terkait pengerjaan proyek infrastruktur yang ada.
"Kita berharap pemerintah khususnya Dinas PU untuk tegas menindaklanjuti persoalan papan proyek ini, jangan sampai disepelekan dan dipandang sebelah mata saja," tutupnya.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor : Bambang Irawan
