HMI Tegaskan Pentingnya Akses Keterbukaan Informasi Publik untuk Memudahkan Pengawasan Masyarakat

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Dalam setiap proses pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) khususnya infrastruktur, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mengawasi jalannya pembangunan agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan daerah HMI cabang Kukar, Eko Purwanto mengatakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan mendapatkan informasi dalam proses pembangunan daerah di atur dalam UU 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atau informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas, lingkup badan publik dalam hal ini yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang mendapatkan dana dan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dalam proses pembangunan khusus nya infrastruktur, masyarakat memiliki hak mengawasi dan mendapatkan informasi terkait dengan proses pembangunan itu.

"Contoh hal kecil yaitu pemasangan papan plang proyek pembangunan, yang tertera di dalamnya seperti jumlah anggaran, CV pelaksana, berapa lama pengerjaannya dan lain sebagainya," kata Eko kepada korankaltim.com, Kamis (25/11/2021)

Ia menerangkan dengan adanya plang proyek, masyarakat dapat mengawasi secara langsung pengerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. "Ketika tidak ada plang proyek maka kami menduga bahwa pengerjaan proyek ini ada yang tidak beres dari awal," terangnya.

Ia menegaskan papan plang proyek sangat penting jangan di pandang sepele, memang kecil tapi itu wajib dipasang dalam aturan nya sudah jelas seperti yang tertuang dalam Perpres 54 tahun 2010 dan Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu ada juga Permen PU 12 tahun 2014 tentang pembangunan drainase kota, infrastruktur, jalan dan proyek irigasi.

"Aturan itu mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara atau daerah wajib memasang papan plang nama proyek" tegasnya.

Dari pantauan pihaknya ada beberapa proyek pembangunan pemerintah yang ada di Kukar khusus nya di Tenggarong banyak yang tidak memasang plang proyek.

Artinya ketika tidak ada pemasangan plang proyek telah melanggar Perpres, Permen PU dan juga melanggar UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Pemasangan plang proyek seharusnya dipasang dari awal sampai akhir pengerjaan proyek sehingga itu menjadi informasi bagi masyarakat untuk mengawasi terkait pengerjaan proyek infrastruktur yang ada.

"Kita berharap pemerintah khususnya Dinas PU untuk tegas menindaklanjuti persoalan papan proyek ini, jangan sampai disepelekan dan dipandang sebelah mata saja," tutupnya.

Penulis: Muhammad Heriansyah

Editor : Bambang Irawan

HMI Tegaskan Pentingnya Akses Keterbukaan Informasi Publik untuk Memudahkan Pengawasan Masyarakat

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini