2 menit baca498 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan menyoroti implementasi peraturan tentang syarat penerbangan yang belum jelas penerapannya.
Wakil Ketua DPRD, Sabaruddin Panrecalle meminta agar pemerintah lebih bijak kepada masyarakat, seperti halnya kebijakan rapid antigen yang diberlakukan di luar Jawa Bali masih belum jelas.
Adanya kebijakan tersebut mengakibatkan penumpang pesawat yang tidak bisa melanjutkan perjalanan karena hanya mengantongi hasil negatif rapid antigen. Sementara operator udara masih berpegang pada kewajiban menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes Polymerase Chain Reaction (PCR).
“Kita kan mendengarkan sama-sama melalui kementerian-kementerian, termasuk Luhut Binsar Panjaitan sudah mengumumkan tidak lagi menggunakan PCR, tapi hanya menggunakan antigen. Namun aplikasi di lapangan ternyata begini lagi. Tidak sesuai kenyataan,” kata Sabaruddin Panrecalle saat ditemui di gedung DPRD Balikpapan, Selasa (02/11/2021).
Dijelaskannya, pemerintah seharusnya mengkaji lebih dalam sebelum mengambil kebijakan terkait kejelasan soal aturan bagi semua pelaku perjalanan baik transportasi darat, laut maupun udara. Kemudian yang terlibat dalam kebijakan itu juga bisa mengikuti dengan menerapkan dengan peraturan yang ada.
"Makanya saya meminta kepada petinggi-petinggi ini ketika mau mengumumkan kebijakan itu benar-benar finalisasikan, sinkronisasi antara satu departemen ke departemen lain agar masyarakat tidak kebingungan," ujarnya.
Peningkatan moda transportasi udara tujuan Jawa Bali mengalami peningkatan, masyarakat menerapkan aturan yang di berlakukan oleh pemerintah pusat, akan tetapi kenyaataan masih ada terjadi di lapangan tidak sesuai dengan regulasi pemerintah.
"Sehingga terjadi sebuah debatable di airport, inikan kami berdasarkan yang diumumkan oleh pemerintah tidak lagi menggunakan PCR tapi menggunakan antigen, tapi kenyataannya pada saat pemberangkatan ini kenyataanya masih berlaku dengan PCR," terangnya.
Tak hanya itu Sabaruddin juga mempertanyakan dan meminta proses koordinasi antara para pemangku kebijakan di pusat dan daerah. Terutama antara pihak kementerian dengan bandara, terminal dan pelabuhan. Apalagi masyarakat menjadi kebingungan dengan berbagai aturan yang ada. Termasuk adanya kasus batal berangkat saat tidak memiliki hasil negatif tes PCR.
"Beberapa hari lalu kami mendapatkan seorang penumpang yang notabenya aturan yang harusnya dilakukan itu menggunakan, dia menggunakan tes antigen ternyata aturan itu diberlakukan sebagai PCR, nah kan kasian begitu," ucapnya.
Penulis : Muhammad Rizieq
Editor : Bambang Irawan
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
