Sebelum memberikan tindakan tegas sesuai porsi terkait pelarangan itu, menurutnya perlu terlebih dulu, melakukan pembinaan dan edukasi, bahwa pemakaian hijab itu merupakan kewajiban bagi umat muslim, khususnya perempuan.
“Kalau memang ada pelarangan (pemakaian hijab), saya kira itu perlu, harus kita bina. Kita sampaikan, bahwa itu sesuai apa yang sudah diyakini,” kata Rahmad.
“Tentunya (pelarangan itU), berdampak tidak baik. Baik dari aspek kehidupan maupun maupun aspek hukum itu sendiri,” tambahnya.
Terlebih lagi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tertuang dalam perundangan-undangan terkait kebebasan melaksakan ibadah keagamaan sesuai keyakinan.
“Sudah diatur juga dalam undang-undang kita. Kita akan cek nanti. Kalau pun toh regulasinya yang mengatur terhadap sanksi (terkait pelarangan hijab), tentunya nanti akan dibahas di bagian hukum (Sekretariat Kota). Kita tidak gegabah dalam hal ini,” ujarnya.
Dia kembali menegaskan bahwa penduduk Indonesia mayoritas umat muslim. Sehingga sangat sensitif terkait adanya pelarangan berhijab.
“Tidak ada larangan untuk berhijab, apalagi kita di negara yang kita tinggali ini mayoritas penduduk muslim. Balikpapan kita harus mengakui mayoritas juga muslim, harus diakui. Kalau ada pekerja yang memakai hijab itu suatu kewajaran, bagi kami itu suatu kewajiban. Khususnya untuk perempuan,” tegasnya lagi.
Dia meminta kasus tersebut tidak meluas dan bisa dicegah sehingga pelarangan hijab tidak terjadi lagi. “Jangan sampai berdampak pada aspek SARA, dan tentunya berdampak pada kenyamanan dan persatuan dan kesatuan terhadap bangsa, yang selama ini kita jaga,” demikian Rahmad. (yud)
