BPS Segera Rilis Indeks Demokrasi

BALIKPAPAN - Badan Pusat Statistik segera merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016. IDI ini menjadi tolok ukur bagi pemerintah, dalam mengukur demokrasi di Indonesia.

 Untuk mengetahui IDI 2016, ada tiga aspek, 11 variabel dan 28 indikator yang diteliti. BPS seluruh Indonsia melakukan revalidasi data IDI 2016 di hotel Swissbell, Kamis (3/8) kemarin.

 IDI ini menjadi tolok ukur bagi pemerintah, dalam mengukur keberlangsungan demokrasi di Indonesia, apakah tergolong baik, sedang atau buruk. IDI sudah mulai dihitung setiap tahunya sejak 2009 lalu.

 Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS RI Harmawanti Marheni mengatakan, pihaknya belum dapat menyebutkan angka IDI tahun 2016, karena masih dalam proses perhitungan dan pencocokan data. Penghimpunan data melalui pemberitaan media, Forum Group Discussion (FGD), hingga wawancara mendalam.

 “Kita kan sudah mengumpulkan data di seluruh Indonesia, kita melalui pengumpulan berita-berita di media (salah satu), lewat online daerah kemudian dikirim ke pusat. Sekarang meyakinkan kembali jika ada kurang, terlewat, supaya data-data tentang demokrasi di Indonesia benar-benar data yang valid,” kata dia kemarin.

 “Sehingga angkanya belum ada, dan saya tidak bisa sampaikan itu. Tanggal 15 Agustus akan ada rilis secara serentak di seluruh provinsi dan di pusat, untuk angka nasionalnya,” sambungnya.

 Secara nasional untuk target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2019, untuk indeks Demokrasi Indonesia berada angka 75. Pada tahun 2015 IDI ada pada angka 72.

 “Demokrasi kita tidak bisa diprediksi, tidak seperti pertumbuhan ekonomi. Banyak hal yang bisa menyebabkan, dan dinamika itukan sangat beragam. Bukan hanya satu faktor, faktor ekonomi bisa juga merusak demokrasi kemudian permasalahan vertikal atau horisontal. Memang sulit untuk memprediksi apakah 2019 tercapai atau tidak. Apalagi ada Pilgub atau pileg,” terangnya.

 Untuk memprediksinya harus dilhat pada hasil IDI sebelumnya, dan melihat kedepan kira-kira ada peristiwa apa saja. “Tapi ini sulit untuk diprediksi,” tandasnya.

 Untuk peristiwa Pilkada, tidak masuk dalam indikator IDI tapi ekses-ekses pilkada itu masuk dalam indikator seperti kebebesan berpendapat.

 “Saya rasa pilkada ada pengaruhnya di daerah-daerah, yang ada pilkada-nya walaupun pilkada bukan indikator yang langsung dihitung. Sebab, Pilkada tidak masuk dalam indikator IDI. Melainkan dampaknya bisa masuk dalam indikator-indikator,” jelasnya.

 Hasil IDI menjadi salah satu acuan iklim investasi di Indonesia,, karena jika ada daerah yang berdemokrasi tak bagus, investor enggan masuk ke daerah itu. (din)