Jokowi menyebut banyaknya regulasi seperti undang-undang hingga peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dapat menghambat iklim investasi di Indonesia.
"Kalau satu persatu direvisi, tidak akan selesai, percaya, tidak akan selesai. Akhirnya ketemu yang namanya omnibus law," kata Jokowi ketika itu.
Omnibus law, sambung Jokowi, merupakan yang pertama di Indonesia dan pemerintah pusat akan mengajukan 82 undang-undang untuk direvisi. "Bayangkan, kalau revisi satu persatu dan setahun dapat dua undang-undang, berarti butuh waktu 41 tahun," jelasnya.
Mantan Gubernur DKI ini meyakini omnibus law akan memberi kemudahan dan kecepatan dalam mengeluarkan setiap keputusan termasuk pemberian izin investasi dalam rangka cipta lapangan kerja.
"Arahnya ke situ, ya ketemu omnibus ini, kita betul-betul berterima kasih sekali. Buat kita, omnibus itu barang baru. Banyak yang baru dengar juga kan," tandas Jokowi.
Penulis/Editor : Hendra
Jokowi menyebut banyaknya regulasi seperti undang-undang hingga peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dapat menghambat iklim investasi di Indonesia.
"Kalau satu persatu direvisi, tidak akan selesai, percaya, tidak akan selesai. Akhirnya ketemu yang namanya omnibus law," kata Jokowi ketika itu.
Omnibus law, sambung Jokowi, merupakan yang pertama di Indonesia dan pemerintah pusat akan mengajukan 82 undang-undang untuk direvisi. "Bayangkan, kalau revisi satu persatu dan setahun dapat dua undang-undang, berarti butuh waktu 41 tahun," jelasnya.
Mantan Gubernur DKI ini meyakini omnibus law akan memberi kemudahan dan kecepatan dalam mengeluarkan setiap keputusan termasuk pemberian izin investasi dalam rangka cipta lapangan kerja.
"Arahnya ke situ, ya ketemu omnibus ini, kita betul-betul berterima kasih sekali. Buat kita, omnibus itu barang baru. Banyak yang baru dengar juga kan," tandas Jokowi.
Penulis/Editor : Hendra