"Pada intinya kami mendukung, tapi harus mengikuti peraturan yang berlaku. Selama sesuai dengan peraturan, ya bisa dianggarkan," kata Abdulloh, Minggu kemarin (14/72019).
Politikus Partai Golkar ini juga menekankan agar rencana untuk menaikan honor petugas penyelenggara pemilihan umum tetap melihat kemampuan keuagan daerah. Terlebih lagi pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Balikpapan bakal dibebankan ke APBD 2020.
"Yang terpenting ada uangnya. Jadi ketika dinaikkan, tidak terlalu membebani anggaran daerah dan kinerja petugas juga harus lebih maksimal," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi menyebut usulan itu perlu dikonsultasikan ke Kemendagri sehingga belum bisa dipastikan apakah bakal disetujui.
"Karena kan nanti anggarannya ada yang dimasukan ke APBD perubahan tahun ini, ada juga yang di APBD 2020. Tapi tetap harus melihat petunjuk dari Permendagri karena harus seragam seluruh Indonesia," kata Rizal Effendi.
Meski begitu, usulan yang dilontarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bapikpapan masih memungkinkan selama sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sehingga bakal masuk dalam APBD 2020.
"Kalau di anggaran perubahan kan hanya untuk tahap awal kegiatan KPU. Jadi ya dkmasukan ke APBD murni 2020. Tapi kita lihat dulu peraturan dan kekuatan anggaran," tandasnya.
Untuk diketahui, pelaksanaan Pemilihan Wali Kota - Wakil Wali Kota Balikpapan diperkirakan menelan anggaran hingga Rp70 miliar. Rinciannya untuk penyelenggara atau KPU sebesar Rp55 miliar, Bawaslu Rp11 miliar dan aparat keamanan sebesar Rp4 miliar. (*)
Penulis : */Hendra
