“Masalahnya ada di Imigrasi dan kami tidak tahu, makanya kami datang ke sini (DPRD) agar ada cara, solusi buat kami. Tadi sudah ketemu dengan Bapak Sabaruddin (Wakil Ketua DPRD, Red),” lanjutnya dengan bahasa Indonesia yang cukup fasih.
Mohammad Gulzari bersama tiga rekannya yang lain, sejak beberapa hari lalu sudah tidak ditampung di Rudenim. Mereka menempati salah satu rumah warga yang lokasinya tidak jauh dari kedetensian tersebut.
“Kami sudah minta untuk dipindahkan, tapi tidak tahu, kenapa mereka (keimigrasian) tidak mau memindahkan kami,” ujarnya yang mendatangi gedung DPRD Balikpapan dengan menumpangi angkutan umum.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle menyampaikan, dirinya tidak terlalu memonitor permasalahan yang dihadapi 22 orang pencari suaka di Rudenim.
“Memang telah ada yang dipindahkan sejak beberapa bulan lalu. Tapi untuk yang 22 orang, termasuk dua pencari suaka tadi, saya belum terlalu tahu duduk permasalahannya,” kata Sabaruddin Panrecalle.
DPRD, lanjut Sabaruddin, akan mencoba menghubungi pihak Rudenim untuk mendiskusikan penanganan pencari suaka yang ada di kelurahan Lamaru, Balikpapan Timur. “Tadi mereka sempat sampaikan kalau Jakarta, Makassar dan Tanjungpinang siap menampung,” ungkapnya.
Hanya saja ada proses hukum yang harus dijalani karena 11 dari 22 orang pencari suaka itu terlibat kericuhan di Rudenim pada 20 April lalu. “Salah satunya, mungkin karena perusakan itu dan saya belum tahu sejauh mana penyelesaian kasus itu,” pungkasnya seraya bergegas menuju ruang Rapat Paripurna.
Kepala Rudenim Balikpapan, Irham Anwar menjelaskan terkait keberadaan pencari suaka, bahwa pemindahan mereka sedang dalam proses bertahap. “Rudenim justru akan saya kosongkan. Awalnya ada 200-an orang dan sekarang tersisa 22 orang. Kalau yang empat orang itu keluar karena memang keinginan mereka,” kata Irham Anwar.
Sedangkan keinginan pencari suaka agar bisa bersosialisasi dengan warga sekitar tak dapat dikabulkan. “Itu keputusan Wali Kota bersama unsur Forkopimda serta MUI, karena mereka ini dikhawatirkan menyebarkan aliran Syiah,” sebutnya.
Terkait empat orang yang keluar dari Rudenim, kata Irham, merupakan pilihan mereka sendiri meski sudah diperingatkan sebelummya. Bahkan mengultimatum agar mereka mengikuti prosedur yang berlaku di keimigrasian.
Irham pun menekankan bahwa 11 orang dari 22 pencari suaka merupakan pelaku kericuhan dan perusakan alat negara seperti CCTV, pengeras suara dan peralatan lainnya.
“Mereka berempat itu bagian dari 11 orang yang kami laporkan ke kepolisian atas perintah langsung dari Dirjen Imigrasi agar pelaku dipidanakan. Prosesnya sudah dipolisi dan saya belum tahu perkembangan kasusnya,” ungkap pejabat yang akan dipindah ke Keimgrasian Manado ini.
Kemudian untuk 11 orang lainnya akan dipindah yakni 10 orang ke Makassar dan 1 orang ke Jakarta. “Itu juga masih berproses karena tidak bisa serta merta pindah. Ada peraturan yang harus diikuti,” jelasnya.
Irham pun merasa kesal dengan pencari suaka yang kerap mengabarkan seolah-olah mereka ditahan dan tak punya kemerdekaan. Padahal statusnya adalah pencari perlindungan karena negara asal mereka mengalami konflik yang berkepanjangan.
“Mereka bersikeras keluar dan sekarang tinggal diemperan rumah orang. Mau masuk lagi, saya tolak. Ya, tidak bisa karena mereka sudah berada di luar tanggung jawab kami,” tekannya.
Dia juga sempat mengeluhkan lelahnya menangani pencari suaka asal Afganistan tersebut. Tak jarang, petugas Rudenim nyaris bergesekan dengan mereka yang dari kondisi fisik cukup muda dan sehat. “Tugas kami sebenarnya menangani pelanggar keimgrasian, bukan mengurus pencari suaka. Bahkan kalau perlu diusir saja dari Indonesia karena sebagai warga negara asing, keberadaanya tak memberi manfaat. Energi kami habis hanya untuk mereka, tapi karena tugas ya kami jalani,” tandasnya. (hn)
