“Pertemuan itu membutuhkan dana sangat besar yang seharusnya bisa dialihkan bagi penanganan pasca gempa di Palu dan Donggala serta daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Kami merasa itu lebih tepat dan bermanfaat, sedangkan pertemuan di Bali nanti cuma euforia saja,” kata Zainuddin, Ketua PMII Balikpapan, Senin (1/10).
Aktivis pergerakan dan keislaman juga menilai kebijakan pemerintah tidak tepat karena kegiatan tersebut cenderung untuk memfasilitasi kelompok pemodal dalam penguatan kekuasaan kapitalisme dan penjajahan atas perekonomian. “Kekuatan-kekuatan modal akan memotret potensi Indonesia sebagai lahan penguasaan ekonomi,” tegasnya.
Pemerintah pusat, lanjut Zainuddin, sudah seharusnya berpikir secara substansi, nasionalisme dalam sektor ekonomi harus diperkuat sebagai wujud kedaulatan negara. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak memberikan penguasaan perekonomian kepada banga lain.
“Kepentingan ekonomi harus sesuai dengan visi pembangunan kesejahteraan bangsa Indonesia dan pertemuan IMF - Bank Dunia yang difasilitasi BUMN menandakan pemerintah gagal paham dengan kondisi dan kebutuhan bangsa Indonesia,” tekannya.
PMII kata dia tegas menolak pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bali nanti. “Kami akan melakukan aksi besar-besaran bersama seluruh komisariat se-Balikpapan untuk memaksa pemerintah membatalkan pertemuan itu,” tegas Zainuddin. (hn)
